RADAR NONSTOP - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik penyaluran Bansos. Bantuan paket sembako yang dikoordinir oleh BUMD itu dipantau.
Di Jakarta misalnya, KPK mengecek PD Pasar Jaya sebagai salah satu penyedia dalam pengadaan barang dan jasa terkait penyaluran Bansos penanganan pandemik Covid-19. Adapun, anggaran bansos yang disalurkan melalui PD Pasar Jaya, yaitu senilai Rp373 miliar.
Kasatgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK Aida Ratna Zulaikha mengatakan mitigasi titik-titik rawan penyelewengan tetap dilakukan.
BERITA TERKAIT :Serangan Fajar Di Bengkulu Rp 50 Ribu, Di Jakarta Berapa Nih?
Sebut OTT KPK Kampungan, Resiko Politisi Lokal Jadi Anggota DPR
"Hal ini dilakukan KPK sebagai tindak lanjut atas mitigasi titik-titik rawan dalam penanganan Covid-19, khususnya dalam penyelenggaraan jaring pengaman sosial," ucap Aida melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (22/5/2020).
Hal tersebut disampaikannya saat video telekonferensi dengan tim perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi (BP BUMD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin, dan perwakilan PD Dharma Jaya.
KPK melalui Koordinasi Pencegahan Wilayah III bersama-sama BPKP dan Inspektorat melakukan pendampingan dan pengawasan terkait empat titik rawan dalam proses refocusing dan realokasi anggaran, penyediaan barang dan jasa, penyaluran bansos serta pengelolaan bantuan yang masuk ke Pemda DKI Jakarta.
"Intinya untuk mempermudah post audit perlu deteksi titik rawannya sejak dini. Pola good corporate governance perusahaan harus diutamakan agar nanti dapat dipertanggungjawabkan," kata Aida.
