1 Tahun Pimpin Jakarta, Program Anies Belum Tepat Sasaran

RADAR NONSTOP - Satu tahun Anies Baswedan memimpin Jakarta yang akan jatuh pada 16 Oktober 2018 masih perlu pembenahan. Karena, banyak program unggulan pemprov tidak tepat sasaran.

Evaluasi ini disampaikan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta dalam refleksi 1 tahun Anies. Dari hasil analisa, blusukan dan survei yang dilakukan PDIP, janji dan program Anies belum terpenuhi secara maksimal.

Sebut saja, program OK OCE, OK OTrip, Rumah Murah DP 0   Rupiah, Naturalisasi Sungai dan wacana becak yang akan beroperasi lagi di ibukota. Program unggulan ini ketika dikroscek ke bawah ternyata belum maksimal.

Artinya, kampanye keberhasilan satu tahun Anies-Sandi memimpin ibukota masih jauh dari harapan. Anies bahkan terkesan grasa-grusu mengkampanyekan keberhasilan dalam memenuhi janji menjelang setahun memimpin.

Padahal, keberhasilan itu seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan menjelang ritual 100 hari, setahun maupun menjelang akhir masa jabatan. "Ini evaluasi agar Jakarta ke depan lebih baik dan rakyatnya sejahtera," terang Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kepada Radar Nonstop, Sabtu (13/10/2018).

Evaluasi ini kata Om P sapaan akrab Prass bukan karena PDIP belum move on dalam pilkada. "Kami menjungjung tinggi demokrasi. Tapi, untuk kebaikan rakyat tentunya kami harus menjadi partai yang siap menyuarakan jeritan rakyat di bawah," terang Ketua DPRD DKI ini.

Target Tak Terpenuhi

Meme yang berdar di medsos terkait OK OCE.

Program  One Kecamatan  One  Centre  for  Enterpreneurship  (OK OCE)  menjadi salah satu program unggulan janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Program   ini   bertujuan   melahirkan   200   ribu   pengusaha   baru   dengan   44   pos pengembangan   kewirausahaan   warga di kecamatan.

Di website resmi OK OCE, calon pengusaha baru yang sudah terdaftar sekitar 54.564 orang. Memang kalau dilihat secara jumlah, target 40 ribu sudah tercapai.   Tapi,   mereka   belum   bisa   menjalankan   usahanya karena belum mendapatkan izin usaha. Tak ada izin, tak dapat menjalankan usahanya.

Lalu, OK-OTrip dengan lebel program subsidi transportasi ini diluncurkan Anies sejak 14 Desember 2017. Namun sejak digagas hingga berganti nama menjadi Jak Lingko banyak kendala   seperti minimnya peminat operator   atau   koperasi   angkutan   umum   untuk   bergabung.

Hal ini karena skema keuntungan yang tak jelas. Akibat hal itu juga hingga September 2018 jumlah armada yang bargabung baru 283  unit   dengan   melayani   sebanyak   33   rute.   Angka  itu   jauh   dari  target   2.000.

Fraksi PDIP DPRD mengapresiasi langkah rebranding nama OK Trip   menjadi   Jak   Lingko   sebagai   gambaran   konsep   integerasi   dengan berbagai moda yang dilakukan gubernur. Hanya saja, banyak kendala di lapangan yang belum diselesaikan.

"Inilah yang harus dikaji secara mendalam. Apa dampak-nya, lalu apa solusinya jika terjadi kendala. Karena jika terjadi kebocoran akan berdampak pada keuangan daerah," ungkap Om P.

Bagaimana Rumah Untuk Warga Miskin

Program DP 0 Rupiah yang sekarang bertransformasi menjadi SAMAWA jelas-jelas bukan  untuk orang miskin karena hunian ini untuk warga berpenghasilan Rp4-7 juta perbulan. Minimum cicilan Rp2 juta perbulan. Tentunya ini diluar listrik dan air bersih.

Belum lagi Iuran   Pengelolan   Lingkungan   karena   status   rusunami tidak memungkinkan diberikan subsidi. Kemudian,   gubernur juga  membatalkan  pembangunan  tiga  rumah  susun sewa. Yakni,  Rusun  Jalan  Inspeksi BKT  di  Kelurahan  Ujung  Menteng sebesar Rp361   miliar,   Rusun   PIK   Pulogadung   sebesar   Rp188   miliar,   dan   revitalisasi pembangunan   Rusun   Karang   Anyar   di   Jakarta   Pusat   sebesar   Rp162   miliar.

Anggaran  Rp717   miliar   dialihkan.   Sebanyak   Rp160  miliar   akan  dipakai  untuk menalangi 20 persen uang muka rumah DP nol rupiah. Sisanya untuk pembiayaan kredit rumah murah dan pembebasan lahan.

Padahal,   Peraturan   Pemerintah   Nomor   30   Tahun   2011   tentang Pinjaman Pemerintah Daerah Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat memberikan   jaminan   atas   pinjaman   pihak   lain.   Kemudian,   dalam   ayat   2 diterangkan bahwa pendapatan daerah (dalam APBD) atau aset milik daerah tidak bisa dijadikan jaminan pinjaman.

Program ini sangat rawan menjadi temuan BPK karena berpotensi menimbulkan kerugian negara. Belum lagi Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011  sebagai   perubahan   Permendagri   Nomor  13   tahun  2006   tentang   Pedoman Pengelolaan   Keuangan   Daerah   yang   melarang   Kepala   daerah   menganggarkan program   melampaui   masa   jabatannya.   Pengantian   talangan   oleh   pemprov rencananya dicicil selama 20 tahun.

PDIP menilai,   peluncuran   program   SAMAWA   Jumat   12   Oktober   lalu   hanya seremoni untuk   menghindari   hujan   kritik   setahun kepemimpian   Anies   di   Jakarta.

Naturalisasi Sungai & Ancaman Banjir

Ancaman banjir di Jakarta.

Di awal tahun 2018, Anies mengeluarkan wacana naturalisasi sungai yang   diklaim   lebih   baik   daripada   normalisasi   yang   nyatanya   sudah   berhasil mengurangi jumlah titik rawan banjir di Ibukota. Pertanyaannya adalah apakah itu sudah diselaraskan dengan konsep penuntasan banjir di pemerintah pusat?

Karena setelah dicek sampai sekarang pemerintah pusat belum mengetahui detil mengenai   naturalisasi  yang   digagas   Anies.   Disisi  lain,   hingga   kini  pemerintah pusat pun terpaksa harus memulangkan anggaran normalisasi sungai di Jakarta ke APBN karena tak adanya kepastian pembebasan lahan yang menjadi kewenangan pemprov.

Memasuki akhir tahun (Desember 2018) dengan potensi intensitas hujan yang tinggi tentunya akan membuat debit air tinggi.
Apa Anies sadar bahwa masih ada sebanyak 129 kelurahan rawan banjir di Jakarta. Letak kelurahan   itu   pun   ada   di sepanjang   sungai   yang   belum   tersentuh   program normalisasi.

Nah, yang bikin heboh lagi adalah becak yang tak lagi layak di ibukota. Fraksi   PDIP mrnilsi Anies tak  sadar dengan  wacana tersebut  justru  akan  merendahkan martabat pengayuhnya.

Apakah Anies tak sadar dengan pengoperasian kembali becak di akan membuat kondisi lalu lintas di Jakarta semakin krodit. Fraksi PDIP menyesalkan dengan sikap gubernur yang   melegalisasi   becak   secara   diam-diam   dengan   pembuatan   selter   yang difasilitasi langsung kelurahan. Padahal, kita tahu bersama bahwa Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang  Ketertiban  Umum masih berlaku sah dan belum ada revisi.

Sudah saatnya, gubernur memperbaiki kualitas hidup warganya. Tapi tidak dengan mengayuh becak.  Kalau pun   mau, buat  pengoperasian becak  seperti di  negara-negara maju, ada di lokasi wisata dengan tarif tinggi dan membuat penumpangnya menambah gengsi.

Namun kalau pengoperasiannya sama saja, becak tetap kalah saing dengan moda transportasi modern, becak tetap lah becak yang berbahan bakar tenaga manusia, tarifnya murah, dan tidak mendapat subsidi pemerintah. Akhirnya, pengayuh becak tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.