Pengamat: Banyak ASN/TKK Yang Bekerja Secara Masif Dapat Munculkan Klaster Covid-19

RADAR NONSTOP - Sahat P. Ricky Tambunan, Pengamat Kebijakan Publik mengutarakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap dua di Kota Bekasi yang sedang berlangsung terancam gagal dan di luar harapan, bahkan terancam muncul klaster masyarakat yang terpapar di kalangan ASN Kota Bekasi. 

Dengan tegas Ricky Tambunan mengatakan, ancaman munculnya klaster tersebut, yakni diindikasikan banyaknya ASN/TKK (Non ASN) yang masih bekerja secara masif di seluruh wilayah Kota Bekasi.

"Tidak adanya managemen waktu pembagian bekerja dan ASN dipaksa untuk bekerja secara masif, hal ini jelas akan mudah terpaparnya ASN, Non ASN hingga TKK," papar Ricky yang juga selaku Wakil Ketua Kantor Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Bekasi kepada radarnonstop.co, Selasa (5/5/2020).

Padahal, sambung Ricky, ASN/TKK (Non ASN) Pemkot Bekasi sudah banyak yang terpapar bahkan ada yang meninggal akibat Covid-19.

"Namun faktanya di lapangan sampai detik ini hampir seluruh ASN/TKK (Non ASN) di Kota Bekasi bekerja secara langsung bersentuhan dengan masyarakat, bahkan ratusan ASN/TKK (Non ASN) berkumpul tiap harinya di Stadion Patriot Chandrabaga untuk mengemas sembako. Ini jelas rentan terpaparnya," tegas Ricky.

Lebih lanjut, Ricky Tambunan menjelaskan, hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi ASN/TKK (Non ASN) Kota Bekasi. Di sisi lain mereka bekerja kasar mengemas sembako demi masyarakat, namun konsekwensinya mereka terancam terpapar.

Selain itu, sambung dia, mereka juga dipaksa menandatangani surat pernyataan pengunduran diri.

"Bayangkan, jika salah satu dari ASN atau karyawan yang positif, maka ratusan atau ribuan ASN yang berada di Stadion jelas menjadi ODP. Selain itu, ASN/TKK yang mengangkut dan mendistribusikan juga, secara otomatis menjadi ODP dan jika ada yang positif juga menjadi carier virus ke wilayahnya, celakanya lagi mereka diancam mengundurkan diri jika tidak mau bekerja karena diminta loyalitas tunggal pada pimpinan," paparnya.

Oleh kaerena itu, lanjutnya, pihanya menegaskan agar PSBB bisa berjalan efektif dan mengharapkan Pemerintah Kota Bekasi meminta untuk ASN dan karyawannya agar dapat mengurangi mobilitas pegawainya.

"Hal itu agar lebih efektif PSBB ini kami meminta Walikota agar memerintahkan badan yang menangani kepegawaian untuk mengurangi mobilitas pegawainya. Meskipun tujuannya ASN membantu masyarakat secara langsung, tapi ujungnya tetap khawatirkan kita tidak tahu, apakah masyarakat tersebut terpapar atau sebaliknya ASN terpapar. Harapan ini saya kemukakan demi PSBB berjalan efektif dan Kota Bekasi bebas dari pandemi," imbuhnya.

Selain itu, kata Ricky, pihanya juga menduga ada duit di sembako itu, tapi kok Walikota tidak borongkan itu ke UMKM.

"Tanya Walikota berapa budget perbungkusnya sembako? Apa aja isinya? Sampai sekarang sudah berapa yang digelontorkan dari APBD Kota Bekasi untuk Covid-19? Siapa pemborong Bansos Walikota? Kok Walikota misterius untuk hal ini. Saya lihat Walikota sengaja tidak terbuka. Penggunaan Anggaran Bansos patut dicurigai," tandasnya.