Kepala BKPPD Kota Bekasi: Enggak Ada TKK Yang Dirumahkan Saat Ini
RADAR NONSTOP - Mencuat kabar di kalangan publik kalau dampak dari Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan merumahkan tenaga kerja kontrak (TKK) di semua Dinas atau OPD. Hal itu lantaran minusnya anggaran Pemkot Bekasi.
Terkait informasi ini juga sudah beredar di kalangan TKK dan sudah membuat resah para pegawai TKK.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Karto saat dikonfirmasi terkait informasi dirumahkannya TKK dengan singkat dirinya menjawab,
BERITA TERKAIT :Dosen Ngaku Korban Konten Porno Nagdu Ke PWI Kota Bekasi
Ogah Hadir HUT Golkar, Darah Uu Gak 100 Persen Beringin Dan Gak Serius Maju Jadi Wali Kota Bekasi
"Engga ada TKK yang dirumahkan saat ini, info dari mana," jawabnya singkat kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group) seraya bertanya, Selasa (21/4).
Karto menjelaskan, belum ada kebijakan tentang hal itu karena kondisi Pemerintah Daerah sedang fokus dan serius dalam penanganan virus Corona serta efek-efeknya di masyarakat.
Terpisah, Nicodemus Godjang, Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI Perjuangan yang juga selaku Ketua Bapemperda menegaskan kalau kabar tersebut tidaklah benar.
"Info itu hoax. Tidak ada rencana merumahkan TKK. Kita berharap wabah covid ini semua pihak menahan diri untuk tidak saling menyalahkan, apalagi menebar berita-berita bohong yang sifatnya meresahkan pihak lain," ujarnya.
"Selayaknya saat ini kita saling mendukung dan bersama-sama mengatasi pandemi Covid-19 ini yang sudah menjadi wabah internasional. Dibutuhkan kerjasama semua pihak. Saat ini kita berbuat apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa memutus rantai Covid-19 ini," tambah Nico.
Dikatakan, Komisi I rapat tadi secara online dengan Walikota dan jajarannya terkait dengan penyaluran bantuan DTKS dan non DTKS.
"Dan saya sampaikan bahwa bantuan sembako ini bagian menanggulangi dampak covid-19. Tetapi yang harus kita lakukan itu yang paling utama adalah menanggulangi wabah covid-19. Bagaimana kita bisa memutus rantai ini. Nah, usul saya adalah secara bersama-sama semua pihak, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, RT/RW menyosialisasikan untuk disiplin masyarakat terhadap apa yang dianjurkan oleh Pemerintah," terangnya.
Kalau soal dampak, sambung Nico, sampai kapan Pemerintah bisa menyuplai masyarakat dengan sembako?
"Kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir. Tapi kita pasti tau berapa banyak anggran yang dibutuhkan untuk dampak Covid-19 ini. Untuk itu yang kita fokuskan itu memutus mata rantai penyeberan Covid-19 dengan disiplin tinggi masyarakat," pungkasnya.
