Sikapi Bantuan Pemprov Jabar Untuk Kebutuhan Warga, Ini Tanggapan Abdul Muin
RADAR NONSTOP - Menyikapi minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi khususnya Dinas Sosial, Kelurahan dan Kecamatan atas adanya bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), ini tanggapan Abdul Muin Hafidz, Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
"Artinya gini, pertama saya lihat surat yang dikasih oleh Pemkot Bekasi ini hanya dikasih waktu jeda cuma dua hari, tanggal 3 April kemarin sudah selesai, sedangkan kita bekerja hanya dapat waktu cuma satu hari. Kedua, data tersebut juga menurut saya, kalau itu betul-betul dikerjakan sesuai aturan, hanya beberapa persen yang didapat. Ketiga, hal ini bisa berpotensi menjadi sebuah persoalan besar yang akan dihadapi para RT/RW, karena dikhawatirkan ketidak akuratnya data, katakanlah ada satu RT 40 jumlah penduduk, namun yang didata cuma 30 yang didapat, ternyata yang turun cuma sepuluh. Kalau tetangganya yang ekonominya lebih bagus, sedangkan tetangga sebelahnya ekonomi cuma pas-pasan, apakah hal ini tidak menjadi sebuah masalah besar? Ini harus menjadi pertimbangan juga," terang Muin kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Rabu (8/4/2020).
Artinya, sambung Muin, pihaknya berharap kepada Pemkot Bekasi agar tidak menerapkan sistem yang berkriteria tersebut, dalam arti persyaratan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan dari Pemprov Jabar.
BERITA TERKAIT :Dosen Ngaku Korban Konten Porno Nagdu Ke PWI Kota Bekasi
Ogah Hadir HUT Golkar, Darah Uu Gak 100 Persen Beringin Dan Gak Serius Maju Jadi Wali Kota Bekasi
"Kalau kita mau berbicara jujur, semua warga saat ini terkena dampak wabah virus Corona atau Pandemi Covid-19, tanpa terkecuali. Kita presentasekan saja secara keseluruhan berapa jumlah penduduk di Kota Bekasi, ya harus dapat semua. Saya yakin Pemprov Jabar maupun DKI bisa mewujudkan anggaran penanggulangan wabah Covid-19 ini bergotong-royong dengan Pemkot Bekasi. Tapi jauh dari pada itu, yang saya ingin tekankan bahwa, bukan persoalan tentang pemberian bantuan tersebut, sekarang ini sampai kapan sih virus Covid-19 ini berakhir?," papar Muin seraya bertanya.
Dalam masalah ini, sambung Muin, yang juga Ketua Fraksi PAN tersebut, yang harus diawali oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemkot Bekasi, semua harus bersinergi memecahkan masalah wabah tersebut, tidak bisa cuma Kota Bekasi beda porsinya dengan Kabupaten Bekasi, Kota Depok, beda dengan Bogor, karena persoalan virus ini yang tidak diketahui asal usulnya dari mana.
Namun lanjutnya, penduduk Kota Bekasi kan ada yang kerja di Jakarta, ada yang kerja di Depok maupun Bogor khususnya Kabupaten Bekasi, begitupun sebaliknya.
"Yang harus dipikirkan Pemerintah saat ini, sehebat-hebatnya Pemprov DKI saya yakin juga tidak akan mampu menyelesaikan masalah, kenapa? Karena banyak warganya yang bekerja di luar daerah, hilir-mudik. Nah ini harus diambil alih oleh Pemerintah Pusat, untuk membuat ketegasan, mempersiapkan sedini mungkin keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat buat seluruh daerah untuk dijalani, tidak ada kata lain harus lockdown. Nah untuk melakukan hal itu tentunya harus ada kesiapan semuanya, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan hal itu, ya tentunya seperti kebutuhan pangan. Berikan semuanya dulu baru terapkan aturan," tegas Muin.
Saat ini, sambung Muin, rakyat tidak membutuhkan imbauan-imbauan. Imbauan perut lapar gimana? Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bagaimana kebijakan pusat sampai ke daerah untuk memberlakukan, tapi juga harus ada timbal balik yang diberikan oleh masyarakat supaya tidak berkeliaran.
"Tinggal dihitung, mau berapa hari kita menjalankan Lockdown, 4 harikah bahkan 14 hari tidak ada masalah selama terpenuhi kebutuhan pangannya, supaya kita menerimanya juga enak," bebernya.
"Kebutuhan pangan dipenuhi, diiringi doa, semoga selama 14 hari tersebut Covid-19 ini benar-benar bisa tuntas dan aktivitas dapat berjalan seperti biasanya. Belajarlah sama Negara Wuhan yang bisa selesai, kenapa? Karena adanya kedisiplinan semua pihak. Belajarlah kepada Italia, kenapa bisa banyak korban karena adanya kelalaian Pemerintahnya dan ketidak disiplinan warganya. Artinya, bukan berarti Negara kita dalam keadaan darurat. Tapi bagaimana mengatasi masalah ini supaya benar-benar tuntas," tegas Muin.
Muin menambahkan, saat ini menjelang bulan Ramadhan, Puasa, kebutuhan akan semakin tinggi, sekarang ini aja kebutuhan sudah sangat tinggi.
Kemarin saja, pihaknya mau beli masker harga persatunya Rp 15.000, karena butuh mau tak mau harus dibeli. Belum lagi kebutuhan sembako menghadapi puasa. Jadi harus benar-benar bersikap, bagaimana sebelum Puasa Covid-19 ini benar-benar berakhir.
"Saat ini kita gak usah berpikir dulu lah masalah pembangunan, tapi semuanya bersikap bagaimana mata rantai virus Covid-19 ini benar-benar putus. Jadi, saya ini Wakil Rakyat, jadi harus bekerja benar-benar buat Rakyat, tapi sampai sejauh mana kemampuan ekonomi saya membantu rakyat dengan kondisi seperti saat ini. Tapi kalau kita semuanya mengalihkan tuntutan ke Pemerintah, semuanya supaya Anggaran yang ada dialihkan semuanya untuk kepentingan Rakyat guna penanggulangan wabah virus Covid-19 ini. Sebab, kita tidak tahu sampai kapan wabah ini benar-benar berakhir dan hal ini tidak ada yang bisa memprediksi,, jadi kita harus mencari solusinya dari hulu sampai ke hilir agar masalah ini segera tuntas," terang Muin.
Disinggung soal saat ini hanya ada bantuan Pemprov Jabar dan DKI, sedangkan dari Pemkot Bekasi sendiri ada tidak bantuan Anggaran buat warga masyarakat setempat, Muin menjawab, pihknya yakin, bahwa DPRD sepakat kalau tidak cukup hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat, artinya bahwa Pemkot Bekasi ini harus menyisir kembali, mengantisipasi yang memang perlu mendapatkan bantuan.
"Menurut saya, harus sudah didata semua. Jumlah penduduk Kota Bekasi berapa sih, 2,9 juta jiwa, ya anggaplah 3 juta. Kita minta bantuan ke Pemerintah Pusat, kita minta bantuan ke Pemprov, gabungkan dengan Pemkot Bekasi biar warga bisa makan semuanya, lalu terapkan aturan Lockdown, warga tidak boleh beraktifitas sambil Pemerintah bekerja memutuskan mata rantai virus ini," pungkasnya.
