RADAR NONSTOP - Hoax soal Corona marak. Bahkan, banyak netizen yang sengaja menghina Jokowi.
Saat ini, Polri melakukan patroli khusus memantau informasi bohong atau hoax di tengah darurat wabah virus Corona (COVID-19). Selain memantau informasi hoax, Polri juga juga melakukan patroli khusus memantau penghinaan presiden terkait virus Corona.
Perintah patroli khusus itu tertuang dalam surat telegram Kapolri Jenderal Idham Azis bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo atas nama Kapolri dan diterbitkan pada Sabtu, 4 April 2020.
BERITA TERKAIT :Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor
Wakapolri Ahmad Dofiri, Bongkar Kasus Ferdy Sambo Hingga Tumpas Gangster DIY
Dalam surat telegram itu diperintahkan kepada Kabareskrim dan para Kapolda untuk melakukan pemantauan penyebaran hoax di media sosial menyangkut virus Corona. Selain itu juga menyangkut kebijakan pemerintah dan penghina presiden.
Selain itu juga dijelaskan dalam kondisi saat ini bentuk pelanggaran atau kejahatan siber yang mungkin terjadi antara lain ketahanan akses data internet selama masa darurat; penipuan penjualan online masker, alat pelindung diri (APD), antiseptik, obat-obatan lainnya dan disinfektan; tidak mematuhi penyelenggara karantina kesehatan atau menghalanginya.
Berikut perintah surat telegram bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020:
1. Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa internet di wilayah masing-masing.
2. Membantu memberikan akses kepada penyedia jasa internet yang akan melakukan perawatan rutin dan insidentil.
3. Memberikan dukungan kepada fungsi humas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penanggulangan COVID-19.
4. Melaksanakan kegiatan kampanye perang terhadap cyber crime untuk dapat dukungan dan partisipasi masyarakat.
5. Melaksanakan patroli siber untuk monitoring perkembangan situasi, serta opini di ruang siber, dengan sasaran penyebaran hoax terkait COVID-19, hoax terkait kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah, praktek penipuan penjualan online alat-alat kesehatan, masker, APD, antiseptik, obat-obatan dan disinfektan.
6. Melaksanakan penegakan hukum secara tegas.
7. Ekspose setiap hasil pengungkapan perkara guna memberi efek deterrent terhadap pelaku lainnya.
