Visi Misi Dan Tanya Jawab Kandidat Tertutup Publik, Warga DKI Gak Tau Kualitas Wagubnya Dong
RADAR NONSTOP- Warga DKI Jakarta bakal meraba- raba kualitas wakil Gubernur yang akan mendampingi Anies Baswedan.
Pasalnya, Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur DKI Jakarta tetap memaksa melaksanakan rangkaian kegiatan pemilihan di tengah darurat pandemi corona atau Covid-19 dan digelar tertutup pada Jumat (3/4/20).
Dalam kegiatan itu, DPRD mendengar penyampaian visi misi dan tanya jawab dengan kedua kandidat Wakil Gubernur DKI yakni Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi zoom dan hanya di akses oleh para anggota DPRD saja.
BERITA TERKAIT :DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi juga menyayangkan pelaksanaan penyampaian visi misi dan tanya jawab dua calon kandidat Wakil Gubernur DKI dilakukan secara tertutup.
“Tadi saya mengikuti rapat (penyampaian visi dan misi kedua calon Wagub DKI) dari (aplikasi) zoom, cuma disayangkan ternyata media dan masyarakat luas tidak bisa mengakses,” ujar Suhaimi saat dihubungi wartawan.
Menurut Suhaimi, penyampaian visi dan misi kedua calon Wagub DKI tersebut tujuannya supaya kedua kandidat Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno lebih dikenal publik.
“Jadi kalau seperti tadi, itu sangat terbatas sekali yang mengetahui siapa yang akan mendampingi Pak Gubernur Anies, bagaimana kualitasnya, itu publik gak bisa mengakses, bahkan media juga gak bisa masuk langsung, itu sangat disayangkan sekali,” kata Suhaimi.
Suhaimi memastikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta tetap kompak meminta proses pemilihan Wagub DKI tersebut ditunda lantaran kondisi darurat di Jakarta.
“ Kalau PKS sepakat minta ditunda. Karena Pak Gubernur Anies sudah menetapkan (masa tanggap) darurat Covid-19 itu sampai 19 April,” tegas pria yang juga sebagai penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini.
Suhaimi menilai tidak layak jika anggota DPRD DKI Jakarta yang merupakan wakil rakyat tidak mematuhi masa tanggap darurat Covid-19 atau virus corona yang diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Sementara masyarakat di tempat lain shalat Jumat dicegah, shalat jamaah sementara dicegah, pernikahan juga sementara dicegah, kerumunan-kerumunan sementara dicegah karena untuk kepentingan bersama yaitu mengatasi virus corona ini,” pungkasnya.
