Achmad Ustuchri: Yang Harus Kita Lakukan Kegotong-royongan Tangani Covid-19

RADAR NONSTOP - Ahmad Ustuchri, Anggota DPRD Kota Bekasi asal PKB yang tergabung dalam Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, DPRD mempertanyakan kepada Pemerintah Kota Bekasi supaya berkoodinasi dengan DPRD dan disosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat.

"Sesuai arahan Presiden bahwa Pemerintah Daerah diberikan kebebasan menentukan langkah-langkah sendiri, apakah sekedar siaga bencana atau tanggap bencana non alam. Sebab, virus Covid-19 ini luar biasa, tidak hanya wabah tapi juga sudah menjadi pandemi seluruh Dunia yang ditetapkan oleh WHO. Bagaimana makna licensing kolaborasinya?,” papar Ustuchri seraya bertanya dan berkata seharusnya bagaimana social distancing elaborasinya di Kota Bekasi kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Selasa (17/3/2020).

Yang selanjutnya arahan Presiden jelas, sambung Ustuchri, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, terakhir ibadah di rumah masing-masing. Nah, ini perlu dielaborasi di Kota Bekasi seperti apa? Yang kita lakukan sesungguhnya di dunia ini ada dua mazhab besar, yang pernah LockDown, seperti yang dilakukan oleh China, Italia, Denmark, Kuwait, Norwegia, dan beberapa Negara besar lainnya.

"Nah lockdown ini tutup semua, perbatasan dan sebagainya. Tapi saya tidak yakin Indonesia dan Kota Bekasi cocok seperti itu,  jumlah pulau, distribusi logistik, dan hal ini membutuhkan dana yang sangat besar. Karena kita harus menjamin pasokan pangan dan kebutuhan dasar orang-orang yang kita lockdown sementara mereka tidak bisa beraktivitas mencari uang. Jangan lupa juga, di Indonesia sektor informal sangat tinggi, jadi orang yang tanpa gaji, orang-orang yang bukan gajian itu banyak banget, bagaimana mereka hari-hari nyari duitnya. Kedua mahzab Korea dan Vietnam, di mana mereka melakukan jarak fisik antara orang-orang di kerumunan, mempersingkat pertemuan dan sebagainya tapi ada sosialisasi di sana dan diiringi pemeriksaan massal yang cukup luar biasa. Perhari bisa ribuan bahkan puluhan ribu orang diperiksa dan area-area publik ditutup. Kampanye, edukasi, sosialisasi lewat media, medsos, penggunaan teknologi sangat luar biasa dilakukan. Nah di Kota Bekasi sendiri seperti apa? Bagaimana makna licensing kolaborasinya?," papar Ustuchri seraya bertanya.

Di Korea itu, Pemerintah dan para Pengusaha bahu-membahu membiayai pembuatan alat-alat untuk mendeteksi dan alat-alat untuk mengobati para korban yang terdampak Covid-19, jadi CSR ditarik buat itu. Bahkan lebih dari CSR dirinya mengira karena di sana banyak pengusaha-pengusaha besar.

"Karena mereka akan terpukul paling pertama ketika produksi menurun bahkan shutdown, karyawan dirumahkan, otomatis perekonomian terancam. Oleh karenanya saya kira yang mesti kita lakukan adalah kegotong-royongan, bersama-sama sadar akan hidup sehat, jangan ada yang mempolitisi, sehingga kita terlihat kompak dan saling mengingatkan," imbuhnya.

SOP dari Pemerintah Kota Bekasi, sambung Ustuchri, juga harus jelas. Sejauh mana sih pergerakan Pemda dalam menangani penanggulangan wabah virus Covid-19 ini.

"Dengan dana yang besar, seperti yang dilakukan oleh beberapa Negara yang memperkuat fasilitas kesehatan. Kota Bekasi memiliki Anggaran Rp 150 miliar itu bisa melakukan banyak hal, jadi upaya dulu sektor kesehatan, sosial dan sebagainya. Lakukan penyemprotan di area publik. Setelah anak-anak sekolah masuk pada 1 April lakukan pengecekan, kalau itu tidak dilakukan ya sama saja, kurang optimal jadinya. Sebab, arahan Ibu SMI semua APBN, APBD diarahkan untuk segera menanggulangi wabah Covid-19 ini," ungkapnya.

Ustuchri pun berharap semoga Pemerintah Indonesia berhasil menangani dan melawan penyebaran wabah virus Corona.

"Menggelar Rapat Kerja Anggota DPRD dalam hal ini Komisi IV dengan pihak RSUD, Dinas Kesehatan dan BPJS saya kira itu salah satu langkah dalam menangani masalah wabah virus Covid-19 ini. Dan semoga Pemerintah Kota Bekasi lebih gencar lagi dalam memutuskan mata rantai wabah Virus Corona di Kota yang kita cintai ini. Komisi I juga akan memanggil Sekda dan BKD terkait status kebencanaan dan system kerja di Pemkot terkait sejauh mana masa-masa kedaruratannya," pungkasnya.