Gelar Aksi Demo, Massa Constitution Of Liberation Seruduk Kantor Dinkes Kota Bekasi

RADAR NONSTOP - Puluhan massa Aktivis Mahasiswa yang tergabung dalam Constitution Of Liberation melakukan aksi di depan kantor Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi, Selasa (17/3/2020) siang.

Beberapa hal yang mereka sampaikan dalam orasi aksinya yaitu terkait dunia kesehatan di Kota Bekasi yang dianggap masih belum ditangani dengan baik oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi, seperti Demam Berdarah Dangue (DBD), Gizi Buruk dan Stunting. 

Lalu terkait HIV/AIDS karena hal tersebut perlu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan kembali oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi agar adanya pencegahan dan penanganan yang maksimal.

Basith Tegang, Koordinator Lapangan menegaskan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi agar dapat memberikan pelayanan yang baik, kinerja yang maksimal serta upaya-upaya yang nyata dalam melakukan penanganan terhadap penyakit-penyakit yang melanda masyarakat Kota Bekasi seperti DBD, Gizi Buruk dan Stunting, juga HIV/AIDS.

"Kesehatan adalah hak setiap warga Negara dan Negara wajib memfasilitasi hal tersebut khususnya untuk masyarakat miskin perkotaan. Dengan adanya UU tentang otonomi daerah memungkinkan untuk masing-masing daerah Kabupaten/Kota agar dapat mengelola daerahnya masing-masing termasuk juga kesehatan warganya," tegas Baasith Tegang.

Baasith Tegang juga berharap, semoga dengan aksi ini membuat Dinkes Kota Bekasi dapat bergerak cepat mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di Kota Bekasi, dan apa yang hari ini terjadi di Kota Bekasi terkait Virus Corona dapat ditanggulangi dengan cepat dan efektif.

Constitution Of Liberation juga menyampaikan beberapa tuntutan yaitu; 1. Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi sekaligus pecat kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yang di nilai gagal menjalankan 10 program penanggulangan DBD. 
2. Meminta kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk segera melakukan penanggulangan nyata untuk mencegah wabah Demam Berdarah di seluruh Kelurahan di Kota Bekasi. 3. Mengatasi Kelangkaan Obat ARV dan sejenisnya secepatnya.

Basith Tegang, selaku Koordinator Lapangan dengan tegas mengatakan,  bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi Pasal 5 Poin D2 menyatakan bahwa Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

"Penderita penyakit DBD di Kota Bekasi mencapai 2484 kasus selama 2019. Angka ini meningkat tajam dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dihimpun Dinkes Kota Bekasi tahun 2015 terdapat 987 orang terjangkit DBD. Lalu, tahun 2016, terdapat 3.813 warga positif DBD. Sedangkan tahun 2017 dan 2018, kasus DBD menurun dengan angka 696 dan 626 warga. Angka-angka tersebut menunjukan bahwa tingkat warga yang terjangkit DBD pada tahun 2019 bisa kita sebut sebagai "wabah" karena kenaikan jumlah kasusnya yang sangat tidak wajar," terangnya.

Belum selesai dengan wabah DBD, sambung Basith Tegang, Kota Bekasi harus dihadapkan oleh persoalan Gizi Buruk dan Stunting pada balita. Sebanyak 16,7 persen bayi di bawah lima tahun di Kota Bekasi, Jawa Barat menderita stunting. 

Data itu berdasarkan catatan Dinas Kesehatan. Meskipun  Angka ini masih di bawah ambang batas nasional namun jika kita hitung jumlah balita yang mengalami stunting bisa mencapai  23.184 balita yang mengalami stunting dan tercatat ada 220 balita yang mengalami Gizi buruk pada tahun 2018. Meski begitu pemerintah Kota Bekasi belum menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk yang dialami puluhan ribu balita tersebut.

"Hal ini sangat lah merisaukan karna Presiden Jokowi Dodo meminta untuk menekan angka bayi Stunting ke Angka 14 persen. Terlebih lagi Anggaran Dinas Kesehatan pada tahun 2019 mencapai Rp. 494 Miliar , anggaran ini cukup fantastis keluhan jumlah penduduk Kota Bekasi sekitar 2.2 Juta Jiwa. Atas dasar keresahan hal itu, kami yang tergabung dalam Constitution Of Liberation
akan melakukan aksi hari ini dan semoga aksi kami disikapi oleh Dinas terkait," pungkasnya.