RADAR NONSTOP - Pengeloala uang rakyat wajib diaudit. Hal ini dilakukan agar tidak senasib dengan Jiwasraya dan Asabri.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap seluruh asuransi dan tabungan pensiun milik negara.
"Tidak hanya Jiwasraya, saya lihat ada potensi-potensi juga yang bakal timbul. Asabri, lalu kemudian ada yang terkait asuransi-asuransi milik pemerintah pelat merah. Makanya saya mendorong BPK untuk melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan," kata Bamsoet sapaan akrabnya, Sabtu (25/1/2020).
BERITA TERKAIT :BPJS Curhat Defisit Anggaran Rp 20 Triliun, Waspada Kenaikan Tarif?
Wow, Duit Pensiun Jokowi Rp 30 Juta Sebulan
Politikus Partai Golkar itu mengingatkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Menurutnya, keduanya menjadi program krusial karena banyaknya uang masyarakat dikelola BPJS.
"Perhitungan resikonya, prosedur investasi menyeluruh perusahaan-perusahaan asuransi dari pemerintah, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dana pensiun seperti Asabri, Taspen dan yang melibatkan triliunan rupiah dan kepentingan rakyat yang menabung di situ," tandasnya.
Mantan Ketua DPR ini melanjutkan BPJS dan Taspen harus segera diaudit. "Agar semuanya jelas," ungkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, BPJS dan Taspen belum memberikan klarifikasi.
