Pedagang Pasar Family Mart: Antara Pemerintah Dengan Pedagang Harus Ada Take And Give

RADAR NONSTOP - Kartika, salah satu pedagang Pasar Family Mart di kawasan Perumahan Harapan Indah usai rapat dengan Eksekutif, Legislatif dan Unit Pasar mengatakan sejujurnya ini pernyataan seluruh perwakilan para pedagang Pasar Family Mart bahwa sangat kecewa dengan pernyataan Thomus Pardede.

"Karena tadi dia bilang Triparti saja, antara Pemerintah, DPRD dan Pengembang dalam melakukan revitalisasi pasar tradisional. Itu pengertian yang salah. Karena di sini perjanjian pada waktu dengan Pak Iman sejak 2016 lalu, Triparti itu adalah Pedagang, Pengembang dan Pemerintah," tegas Kartika kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group) di depan gedung DPRD Kota Bekasi usai rapat dengan nada kesal, Rabu (15/1).

Yang namanya DPRD, lanjut Kartika, itu dalam Pengawasan, itu baru yang benar. Jadi tadi dirinya sedikit rada kurang pas. Menurut pandangannya akan komentar yang disampaikan Pardede dalam rapat tadi.

"Tolong sampaikan juga, bahwasannya tadi yang disampaikan Pardede, saya garis bawahi bahwasannya Rukun Warga Pedagang (RWP) itu akan kita tuntut. Anton Ketuanya yang membikin kita kocar-kacir saat ini. Kita dipaksakan untuk setuju dengan PKS. PKS turun karena atas perbuatan dia. Dialah yang harus bertanggungjawab," tegas Kartika yang merupakan Pengurus Tim 10 Pedagang Pasar Family Mart.

Pihaknya punya bukti, lanjut Kartika, bukti itu foto loh, Perjanjian Kerjasama (PKS) siapa-siapa saja yang menandatangani.

"Di situ kita akan menuntut. Buktinya, dari Pasar lain, sepeti Bantargebang dan Kranji, RWPnya pada hadir tapi kenapa Anton selaku Ketua RWP Pasar Family Mart tidak hadir? Kenapa, itu TOLONG dipertanyakan juga. Harusnya kalau tadi dia ada, patut kita pertanyakan di depan para anggota DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Sekda dan Kepala Dinas juga DPRD. Mewakili apa dan pedagang yang mana yang dia wakili? Pedagang dia itu kaki lima (PKL) loh, sedangkan kita pedagang yang sah," terangnya.

Kalau dia (Anton) mengatakan ada perwakilan pedagang 100 sekian orang, 100 pedagang yang mana? Paling juga ada 5-6 orang klintir. Jujur itu perlu diluruskan deh. Dia mengaku sangat kecewa banget.

"Harapan yang ingin saya sampaikan, kalau toh nanti revitalisasi ini dipaksakan untuk dilanjutkan pembangunannya, kita minta PKSnya itu untuk dikaji ulang. Dan kami minta Pedagang itu dilibatkan. Saya sangat setuju sekali dengan pernyataan Pak Abdul Muin bahwa transparansi itu perlu. Kalau tadi Bu Sekda mengakui kita sebagai Pahlawan Ekonomi, harusnya dia juga menghargai kita, ada take and give antara Pemerintah Daerah dengan kami para Pedagang. Saling memberi, toh kita selama ini membayar retribusi. Ya retribusi itu kembalikan kepada kami," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Cahaya, yang juga salah seorang pedagang Pasar Family Mart turut mengatakan kalau karena ketidak adanya sosialisasi dari pihak Pasar dengan pedagang dan pemilik kios, baik yang aktif maupun yang tidak aktif.

"Karena banyak sekali pemilik kios, pemegang surat yang tidak diberi tahu akan ada revitalisasi. Jadi itu revitalisasi mau dikemanakan. Sementara mereka sudah tidak beraktivitas di pasar, ada yang sudah mati malahan. Keturunannya kan punya Pasar, jadi kenapa tidak disosialisasikan akan adanya revitalisasi. Jadi itu harus disosialisasikan dulu, dikirimi surat. Di pasar-pasar manapun, seperti Pasar Senin, Pasar Jati Negara, semua itu dikirimi surat kepada pedagang-pedagang yang pemilik kios, baik Pedagang yang aktif atau sudah tidak," tegasnya.