RADAR NONSTOP.CO-Kader PDI Perjuangan di DPR RI, Ono Surono mendukung langkah yang dilakukan Menkopolhukam, Mahfud MD yang mendorong 150 kapal perikanan asal pantura Jawa beroperasi di Laut Natuna/Laut China Selatan.
“Sangat tepat dan perlu didukung. Hal ini berkaitan dengan menghangatnya situasi di Laut Natuna/Laut China Selatan yang merupakan wilayah ZEE Indonesia karena klaim China atas Laut Natuna/Laut China Selatan dengan masuknya kapal ikannya ke wilayah tersebut,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/1/2020).
Namun demikian, menurut Anggota Komisi IV DPR RI ini, bagi kapal perikanan asal pantura Jawa, melakukan operasi di atas 25 mil sampai 200 mil sebagaimana ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidaklah mudah. Diperlukan kapal skala besar dan waktu yang lama serta pelabuhan perikanan yang dapat menampung kapal beserta hasil tangkapannya.
BERITA TERKAIT :“untuk itu, harus Mengizinkan kembali kapal-kapal perikanan besar yang dahulu izinnya dicabut dengan tetap mengacu pada prinsip “milik dan modal murni Indonesia,” terangnya.
Tak hanya itu, pemerintah diminta mencabut pelarangan pembangunan kapal perikanan maksimal 150 grosst dan memperbanyak kapal pengangkut ikan dan membolehkan untuk melakukan transhipment ditengah laut dengan pengawasan yang ketat.
“Juga Pembenahan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna untuk bisa beroperasi menampung kapal dan hasil tangkapan secara maksimal,” tandasnya.
Ono yakin, bila hal itu dapat dilakukan, maka untuk mengamankan kedaulatan Indonesia khususnya di wilayah Laut Natuna/Laut China Selatan bukan hanya mengandalkan armada angkatan laut, bakamla dan aparat penegak hukum di laut lainnya tetapi armada kapal perikanan Indonesia juga dapat menjadi penjaga sekaligus menjadi mata bagi Negara untuk menjamin kedaulatan Indonesia dapat terjaga.