RADAR NONSTOP - Anggota komisi XI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyoroti strategi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjaga kualitas kinerja pemeriksaan di tengah pandemi Covid19.
"Hal apa saja yang menjadi kendala dan langkah alternatif apa saja yang sudah disiapkan BPK, sehingga dapat meningkatkan hasil yang bermanfaat," ujarnya di Jakarta, Senin (7/9).
Selain itu, politisi dari dapil Jakarta Timur ini juga meminta penjelasan BPK mengenai kenaikan 2 output prioritas tahun 2021.
BERITA TERKAIT :Ini Modus Pemda Cari Duit, Manipulasi Perencanaan Anggaran Dan Permainan Izin
BPK Temukan Izin Tambang Masalah, Bahlil Maslah Lagi, Bahlil Oh Bahlil
Hal ini ditanyakannya, dengan melihat realisasi output prioritas BPK tahun 2016-2019, maka terlihat laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan outlook 2020 dan target 2021 akan mengalami kenaikan 2 output prioritas.
"LHP kinerja outlook 2020 menurun 38 output prioritas dan target 2021 akan kembali naik sebanyak 15, sedangkan LHP dengan tujuan tertentu akan sangat berkurang pada 2020 dan 2021 hanya menjadi 240 dan 259 dari yang sebelumnya pada 2019 mencapai 860. Bagaimana penjelasan dari BPK mengenai kondisi ini?," ucapnya.
Politisi senior PKS ini juga menyoroti trend lima tahun terakhir dimana anggaran BPK mengalami fluktuasi signifikan.
Dalam RAPBN 2021 terdapat kenaikan sebesar 9 persen dari APBN 2020. Sementara itu, realisasi anggaran BPK sampai dengan akhir semester I sebesar Rp1,4 triliun atau 40,1 persen dari APBN 2020.
Melihat data tersebut outlook realisasi anggaran pada akhir 2020 tidak akan mencapai 90 persen.
"Kami memahami secara frekuensi dan metode, pada masa pandemi terjadi penyesuaian pada kerja-kerja BPK yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya realisasi anggaran belanja. Namun, menjadi paradoks jika anggaran justru dinaikkan ditengah rendahnya realisasi," ungkapnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi XI DPR RI dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP), Sekjen BPK menjelaskan bahwa di masa pandemi Covid-19, BPK mengambil langkah strategis dalam kebijakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara yang dipengaruhi pandemi dengan pendekatan risiko yang terdiri dari 5 pendekatan.
Lima risiko strategis tersebut merupakan risiko dalam pencapaian tujuan implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19.
