RADAR NONSTOP - Kalangan DPRD DKI harus gigit jari. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP disebut-sebut menjadi penghalang.
TGUPP bentukan Anies Baswedan itu ternyata terus mengawasi dinas, BUMD dan lembaga di bawah Pemprov DKI Jakarta. Kehadiran TGUPP tentunya membuat para makelar pusing.
Kalangan DPRD yang biasanya main asal titip program kini harus hati-hati. Karena kepala dinas dan direksi BUMD takut jika ada kongkalikong lalu ketahuan TGUPP.
BERITA TERKAIT :"Makanya banyak pihak resah dengan TGUPP. Para mekalar tak bisa lagi main," ungkap sumber di DPRD DKI Jakarta saat ditemui wartawan di Kebon Sirih, Jakpus, Minggu (15/12).
Kini TGUPP sedang dihujani kritik. Bahkan, desakan agar TGUPP dibubarkan terus menggema.
"Kami paham lah suara yang teriak anti TGUPP pasti proyeknya banyak batal," ungkap sumber tersebut.
Langkah pertama untuk menghambat TGUPP sudah berhasil. Kabarnya tahap kedua akan ada gerakan membubarkan TGUPP dengan cara menyetop gaji para kalangan profesional itu.
"Fungsi TGUPP itu membantu gubernur. Dinas yang lemot didorong agar kerja dan mampu menciptakan program kerakyatan," tukasnya.
Seperti diberitakan, beberapa DPRD hingga Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memprotes TGUPP. Aksi protes kalangan DPRD itu terkesan ingin membubarkan TGUPP.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD belum mau komentar. Bahkan, Om P sapaan akrab Prasetyo ponselnya tidak aktif.