Sikapi Carut Marut KS-NIK, Sardi Efendi; Saya Minta Pimpinan Dewan Bentuk Pansus

RADAR NONSTOP - Pasca aksi demo kemarin terkait KS-NIK, massa meminta Ketua DPRD Kota Bekasi mundur dari jabatannya, membuat para elit PKS berang dan angkat bicara seraya memberikan sikap tegas.

Sardi Efendi, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan aksi demo pendukung KS-NIK dengan melecehkan lembaga DPRD terlebih dengan mempersekusi Ketua DPRD.

"Apalagi ada kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan dengan cara memaksa Ketua DPRD menemui para aksi unjuk rasa. Padahal Ketua DPRD sudah membuka ruangan untuk beraudiensi. Apalagi aksi mereka tidak ada surat pemberitahuan ke Setwan DPRD," papar Sardi kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Jumat (13/12).

Korlap yang aksi pun, lanjut Sardi, diduga berstatus Guru GTK di salah satu sekolah di Jati Asih.

"Persoalan KS-NIK tidak akan selesai dengan demo dan aksi massa. Pimpinan DPRD, saya minta bersikap tegas terhadap pelecehan lembaga DPRD. Persoalan KS-NIK dengan melibatkan massa dan masyarakat yang dimobilisasi dan terencana. Menyikapi carut marut KS-NIK saya minta pimpinan DPRD untuk segera membentuk Pansus KS-NIK atau Jamkesda juga mengakomodir keinginan anggota untuk mengaudit anggaran KS-NIK tahun 2018 - 2019," tegas Sardi.

Pengerahan massa seperti itu, lanjut Sardi, hanya membuat Kota Bekasi tidak kondusif dan tidak aman.

"KS-NIK sudah dianggarkan DPRD sebesar Rp 386 miliar yang sudah ditandatangani dalam pengesahan APBD oleh Ketua DPRD dan Walikota Bekasi. Tapi kok, Ketua dewan yang diintimidasi? Saya akan minta pimpinan partai mengerahkan Satgas Partai atas pelecehan simbol Partai saya ini karena demonstran menyebut PKS, tunggu saja," papar sardi dengan tegas dan lantang.