RADAR NONSTOP - Pasca didemo, Ketua DPRD Kota Bekasi yang merupakan elit politik PKS dan dituntut untuk mundur dari jabatannya, karena dianggap tidak mendukung KS-NIK membuat Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat, Ahmad Syaikhu berang dan angkat bicara.
Lewat sebaran percakapan WhatsApp, Ahmad Syaikhu yang juga merupakan mantan Wakil Walikota Bekasi mengatakan, dilema Kartu Sehat.
"Kartu Sehat berbasis NIK (KS) memang semacam kartu ajaib yang banyak memberikan solusi pada situasi yang sulit saat seseorang menderita sakit. Ibarat asuransi unlimited, tentu saja KS berkonsekwensi memerlukan penyiapan dana yang besar. Jika pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan, tanpa mengorbankan sektor kehidupan masyarakat lainnya, tidak masalah untuk membiayai kesehatan warganya sendiri," paparnya.
Di samping kemampuan keuangan daerah, kata Ahmad Syaikhu, tentu saja kesesuaian dengan aturan dari pemerintah pusat juga harus dijadikan pegangan karena kita hidup di NKRI. Pemerintah pusat menghendaki layanan kesehatan di daerah diintegrasikan dengan program JKN yang berlaku secara nasional.
"Itulah sebabnya, dalam pembahasan LKPJ 2018, Pansus LKPJ yang diketuai oleh saudara Daryanto dari Partai Golkar mengeluarkan rekomendasi agar KS diintegrasikan dengan program JKN. Memang pada saat itu yang membacakan laporan akhir pansus adalah saudara Chairoman dari PKS, atas permintaan pimpinan sidang Paripurna pada saat itu," terangnya.
Adalah, kata Syaikhu, sebuah kesalahan saat kisruh Kartu Sehat semua dikambinghitamkan kepada Ketua DPRD dari PKS. Sebagai orang yang pernah membidani lahirnya Kartu Bekasi Sehat (KBS) sebelum lahirnya KS, tentu saja tidak logis kalau PKS menolak pemberlakuan KS, justru dulu saya yang menginisiasi lahirnya KBS. Hanya saja, secara normatif tetap harus sejalan dengan berbagai aturan perundangan yang ada. Itulah yang diinginkan oleh PKS.
Apalagi Ketua DPRD juga telah mengetuk palu pengesahan APBD 2020 yang di antaranya adalah persetujuan dilanjutkannya program kartu sehat.
"Dengan adanya demo dari berbagai pihak, termasuk para TKK, yang menimpakan kesalahan kekisruhan KS ini pada kader PKS yang tengah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi, menurut saya ini adalah salah alamat. Kisruh sebenarnya adalah masalah kesesuaian aturan yang belum sinkron antara pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat. Jika PKS terus disalahkan dan dikambinghitamkan, maka saya sebagai Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat akan memerintahkan kepada DPD PKS Kota Bekasi dan Fraksi PKS Kota Bekasi untuk mengambil sikap dan positioning yang tegas dalam kisruh KS ini," tegasnya.
H. Syaikhu menghimbau, semoga semua pihak dapat berfikir secara jernih dan mencari solusi dari permasalahan ini.
Jelang Pilkada, Pj Wali Kota Bekasi Minta ASN Netral
Menu Ikan Bakar & Kepiting Jadi Alat Lobi Gani, DPRD Kota Bekasi Mendadak Lunak?
