Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Kesal ‘Tangan’ TGUPP Sampai Ke SKPD, Prasetyo Ingin OTT Tim Khusus Anies

RN/CR | Selasa, 10 Desember 2019
Kesal ‘Tangan’ TGUPP Sampai Ke SKPD, Prasetyo Ingin OTT Tim Khusus Anies
Prasetyo Edi Marsudi -Net
-

RADAR NONSTOP - Kesal karena TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) DKI juga memberi saran dan memantau SKPD. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi ingin OTT tim khusus Anies tersebut.

Keinginan Prass (panggilan akrab ketua DPRD DKI) tersebut diungkapkannya saat rapat Badan Anggaran (Banggar) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Pras menyebut TGUPP seperti instansi sendiri di Pemprov.

"Terus terang saja saya mau OTT namanya TGUPP. Ini sudah jadi pos baru di Pemprov," kata Pras di ruang paripurna gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12/2019).

BERITA TERKAIT :
Masa Tenang, Wakil Ketua DPRD DKI Wibi Minta Semua Pihak Turunkan Tensi Politik
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

Awalnya, Pras mengatakan TGUPP selama ini telah bekerja di luar kewenangan. Menurutnya, TGUPP seharusnya hanya memberikan masukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bukan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Ini sudah sampai ke SKPD. Akhirnya terjadi kegalauan SKPD tak berani menyerap," jelas Pras.

Karena itu dalam pembahasan Banggar DPR, ia ingin agar kinerja TGUPP dievaluasi. Ia meminta kepada Sekretaris Provinsi Saefullah agar memberi laporan kepadanya.

"Jadi tolong teman-teman ini mau dipakai (TGUPP) kajiannya seperti apa pak sekprov? Dikasih Rp 18,9 miliar ini dipakai buat apa saja? Tolong kasih tahu ke saya," jelasnya.

Ia juga menyarankan agar gaji TGUPP tak menggunakan APBD. Menurutnya, lebih baik Tim Anies digaji dari dana operasional gubernur.

"Kalau TGUPP mau hidup, pakai dana operasionalnya pak gubernur. Karena dulu juga pakai dana operasional, saya jelaskan di sini pak sekprov," tegasnya.

Diketahui, TGUPP kembali menjadi kontroversi, setelah kedapatan sejumlah anggotanya ternyata rangkap jabatan di beberapa instansi, salah satunya yang sedang heboh sebagai dewan pengawas di rumah sakit umum daerah Jakarta.