RADAR NONSTOP - Aksi unjuk rasa yang dilakukan Forum Silaturahmi Guru Tenaga Kerja Kontrak Kota Bekasi yang berlangsung Jumat (28/11) lalu di Gedung DPRD Kota Bekasi mendapat berbagai tanggapan miring.
Salah satunya dari pendiri LSM Jendela Komunikasi (Jeko) Heri Pandapotan. "Apa yang dilakukan para pendemo dan tuntutannya, sah sah aja. Namun dari berbagai informasi yang masuk melalui Jeko, aksi demo itu terjadi karena ada "gesekan" yang "dimainkan" oknum wakil rakyat," kata Bob, panggilan akrabnya kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Grup).
Menurutnya, "gesekan" itu bermula dari adanya pembahasan RAPBD 2020 Pemkot Bekasi. "Oleh sebab itu, kepada tenaga pendidik (guru) TKK yang tergabung dalam forum itu harus cerdas melihat dinamika pembahasan RAPBD. Karena itu adalah produk politik," ujar Bob.
Ditegaskannya, dua hari sebelum aksi demo itu berlangsung, anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Nicodemus Godjang menuding ada pihak tertentu yang sengaja menggiring opini. Di mana sekarang ini opini itu ditelan bulat-bulat oleh para pendemo yang kemarin siang melakukan aksi tuntutannya.
"Lembaga Jeko menilai, bahwa pembahasan dan akan dinaikannya honor guru tenaga kerja kontrak itu diduga kuat jadi alat permainan politik," tuturnya.
Sementara itu, dari pantauan langsung Jumat lalu, aksi unjuk rasa itu berjalan tertib dan damai. Di mana setelah mendapat penjelasan langsung dari wakil rakyat yang menemui pendemo melalui pengeras suara.
Sangat jelas dan tegas dikatakan bahwa DPRD Kota Bekasi sedang membahas dan memperjuangkan untuk menaikan honor Guru Tenaga Kontrak (GTK) sesuai UMK dari Rp 3,9 juta menjadi Rp 4,5 juta.
Jelang Pilkada, Pj Wali Kota Bekasi Minta ASN Netral
Menu Ikan Bakar & Kepiting Jadi Alat Lobi Gani, DPRD Kota Bekasi Mendadak Lunak?
