Ketua Komisi IV: Guru GTK Jangan Mudah Diprovokasi Seolah-seolah DPRD Lakukan Pemangkasan

RADAR NONSTOP - Sardi Efendi, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS angkat bicara menyikapi himbauan akan adanya aksi demo. Menurutnya, Guru GTK jangan mudah diprovokasi seolah-olah DPRD melakukan pemangkasan.

"Menggelar aksi demo itu boleh-boleh saja, dalam menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan Guru asal damai dan tidak anarkis," ujarnya kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Kamis (28/11).

Disinggung soal ada instruksi agar para Kepsek menghadirkan GTK/TKK, estimasi personil minimal 100 orang/Kecamatan jadi total 1200 personil. Kalau sudah sebanyak massa yang bisa hadir artinya ada yang memberikan instruksi. Pertanyaannya, siapa yang memberikan instruksi dan siapa yang mampu untuk membiayai massa sebanyak itu? Siapa yang berkepentingan terhadap pengesahan APBD?

Sardi menjelaskan, kalau masalah instruksi dari siapa dirinya tidak tahu, siapa yang nyuruh demo DPRD. Tanya saja koordinator aksinya, yang nyuruh siapa?

"Guru tempat mengajar, kan ada Kepala Sekolah dibawahi Kabid Dikdas dan atasan Kabid Dikdas dan Kepala Dinas Pendidikanjadi, nah kira-kira yang nyuruh aksi siapa yah?," jawab Sardi seraya bertanya.

Sardi pun menghimbau agar mendukung DPRD Kota Bekasi yang sedang memperjuangan kesejahteraan Guru.

"Guru hadir di Rapat Pengesahan APBD Kota Bekasi agar dengar langsung keputusan DPRD tentang kebijakan gaji Guru TKK. Tidak ada di pembahasan Anggaran APBD tentang pengurangan gaji Guru GTK, malah dari Rp 3,9 juta dinaikkan menjadi Rp 4,5 juta sesuai UMK Kota Bekasi. Masak gaji Guru yang mencerdaskan anak bangsa kalah sama UMK Buruh yang sudah Rp 4,5 juta. Untuk itu kita minta sama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) agar setuju akan kenaikan tersebut," paparnya.