RADAR NONSTOP- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), kembali menyoroti Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
PSI menilai ada pemborosan dalam R-APBD OPD diantaranya soal sewa gedung, sewa kantor, sewa kursi, sound system dan bentuk sewa barang lainnya dalam kegiataan kedinasan.
Ketua Fraksi PSI DPRD Tangsel, Ferdiansyah dalam keterangan persnya mengatakan, pihaknya meminta kepada seluruh Dinas untuk mengurangi segala jenis bentuk sewa untuk penghematan jangka panjang.
BERITA TERKAIT :APD Covid-19 Dikorupsi, Anggota DPR Ihsan Yunus Pakai Masker Ke KPK?
Eks Mentan Emosi, Gara-Gara Mantan Ajudan Sebut Duit Hasil Peras Pejabat Kementan Untuk Renovasi Rumah
Pasalnya, Fraksi PSI ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat sampai dengan lapis terbawah, sehingga pengesahan R-APBD 2020 akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan Tangsel.
"Kami meminta seluruh dinas untuk mengurangi dalam bentuk sewa seperti misalnya sewa kantor, sewa gudang, sewa kursi untuk acara-acara dinas, sewa sound system dan segala bentuk sewa lain. Selain itu, dana bansos, hibah dan reward akan menjadi catatan khusus Fraksi PSI dalam pelaksanaannya, dan akan dipantau secara ketat dan serius,"terang Ferdiansyah, Senin (25/11/2019).
Dengan begitu, Fraksi PSI meyakini langkah ini akan menjadi awal angin perubahan baru bagi Tangsel yang berumur 11 tahun untuk mewujudkan transparansi dan good governance pemerintahan Kota Tangsel.
