RADAR NONSTOP- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai tidak mampu mengedalikan birokrasi dibawah lantaran banyaknya kekacauan penyusunan anggaran belanja DKI 2020.
Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menyebut kekacauan anggaran yang terjadi disebabkan adanya overdelegasi yang dilakukan Gubernur Anies kepada bawahan. Menurut Gilber, pelaksanaan overdelegasi ini berlebihan akibatnya menimbulkan birokrasi yang memanjang.
Kata Gilbert, overdelegasi ke bawah apabila tanpa disertai pengawasan yang lebih ketat akan membuat system bekerja tanpa koordinasi dan kacau.
BERITA TERKAIT :DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
“Hal ini menimbulkan persepsi bahwa Gubernur Anies, dalam memimpin memikiki ketidakmampuan mengendalikan birokrasi, dan leadership yang tidak kuat,” ujar Gilbert di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat kemarin, Rabu (13/11).
Lebih lanjut Gilbert mengatakan selain adanya penurunan bagi hasil dari Pemerintah Pusat, juga terdapat penurunan PAD dari pemungutan pajak daerah. Defisit ini berdampak pada penyusunan ulang RAPBD DKI 2019.
Saat ini jelas Gilbert, pembahasan ulang akhirnya membuka kotak pandora bahwa sebenarnya Dinas/SKPD terkait umumnya bekerja dengan tiru-tempel dari yang sebelumnya, tanpa keinginan mengalokasikan anggaran kepada sektor yang sangat membutuhkan dan produktif.
“Kondisi ini terjadi di banyak SKPD, atau terjadi sistemik. Pada saat rapat anggaran tampak jelas konsep alokasi anggaran pembangunan yang tidak terarah apalagi dihubungkan dengan visi misi Gubernur Anies,” jelasnya.
Untuk itulah kata Gilbert, agar Gubernur Anies bisa dianggap berhasil dalam nemimpin, sebaiknya harus mengutamakan kepentingan warga dan tidak hanya sekedar mencari penilaian posiitif namun mengabaikan target utama.
“Kepemimpinan itu sangat tergantung pada sifat pribadi seseorang. Kita butuh pemimpin yang mempunyai energy atau semangat membangun yang kuat. Pemimpin yang mampu membuat gagasan menjadi tindakan atau program,” pungkasnya
