Pemerintah Didesak Fasilitasi Petani Garap Lahan Sengketa
RADAR NONSTOP - Rakyat Indonesia harus mandiri dalam menciptakan lapangan kerja. Salah satunya dengan menggarap tanah sengketa menjadi lahan pertanian dan peternakan.
“Untuk itu, peran penting dari pemerintah untuk sebagai fasilitator sangat dibutuhkan. Memediasikan tanah sengketa agar bisa digarap petani dengan sistem bagi hasil,” ujar Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari) 98, Willy Prakarsa, kepada radarnonstop.co, Minggu (10/11/2019).
Menurut Willy, pola ini sebagai salah satu siasat untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. “Saat ini banyak lahan tidur karena sengketa. Kesannya sangat mubadzir jika terus - terusan dibiarkan begitu saja,” terang Willy.
BERITA TERKAIT :Respon Pengunjung Soal Lahan Parkir, Kepala Puskes Penjaringan Langsung "Bedah" Lahan
Manfaatkan Lahan Aset Pemda, Lurah Bareng Warga Kembangan Utara Panen Melon dan Tomat
Willy juga mengatakan, secara teknis pemerintah pastinya lebih piawai dalam memfasilitasi lahan tanah sengketa agar bisa digarap dan dimanfaatkan.
“Mari lupakan sejenak kegiatan politik yang semakin carut - marut. Inilah saatnya kita bangun kemandirian ekonomi dengan cara memanfaatkan lahan sengketa untuk pertanian dan peternakan,” paparnya.
“Saya optimis Presiden Jokowi siap memfasilitasi dan memediasikan melalui intruksinya demi kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya.
