Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi: 100 Persen Saya Dukung Audit Anggaran TKK

RADAR NONSTOP - Polemik pembengkakan Belanja daerah di dalam menggaji para Tenaga Kerja Kontrak (TKK) lewat gelontoran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hingga overload jumlah TKK.

Hingga kini masih rancu akan berapa sebenarnya total keseluruhan TKK yang ada di Pemkot Bekasi masih menjadi perbincangan hangat di kalangan publik.

Aminah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Fraksi PAN yang membidangi Kepemerintahan Daerah saat disinggung akan sikap terkait audit, dengan tegas dirinya mendukung dilakukannya Audit anggaran TKK.

"Hasil Rapat kami hari ini dengan jajaran OPD Pemkot Bekasi di antaranya pihak Asda, Sekda, Staf Ahli Walikota, Kabag TAPEM, Kabag Organisasi dan Kabag kerjasama menyebutkan, jumlah TKK yang terdata sebanyak 13.058. 101 ada yang diberhentikan ada yang mengundurkan diri. Intinya, saya selaku Komisi I mendukung dilakukannya audit anggaran TKK," ungkap Aminah saat ditemui di ruang kerjanya kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Kamis (24/10).

Aminah menjelaskan, sejak 2018 Kota Bekasi mengalami defisit. Namun sampai saat ini, kendala dan penyebabnya apa kita belum tahu.

"Ya, salah satu faktor yakni karena anggaran Kartu Sehat Bekasi dan TKK, dan kedua hal juga lagi viral. Untuk itu, rencananya Minggu depan kita panggil pihak DKPPD Pemkot Bekasi," paparnya.

Mungkin, lanjut Aminah, langkah ke depannya para anggota Komisi I dengan unsur pimpinan Komisi I DPRD Kota Bekasi akan sidak ke bagian DKPPD guna mencari tahu terkait jumlah sebenarnya dan akan sinkronkan dengan pengeluaran anggaran ABPD selama ini.

"Jika benar 13 ribu jumah TKK, lalu di gaji sebesar Rp 3,9 juta perbulan dengan total kalkulasi Rp 50 miliar lebih dan itu ada lebihnya (Silpa) dari anggaran yang disebut-sebutkan sebesar Rp 56 miliar. Nah, kita akan cari tahu kelebihan itu apa benar. Ya dengan cara lewat Audit," tegasnya.

Mungkin, kata Aminah, proses awal akan dilakukan dengan tahap pembahasan di dalam pertemuan berikutnya sekaligus silaturahmi dengan pihak eksekutif.

"Kita akan tetap dan fokus melakukan audit anggaran TKK demi efisiensi APBD agar kita bisa tahu secara bye data terkait pengeluaran dan total jumlah TKK yang ada. Soal TKK memang menjadi PR bagi kita dan hal ini wajib untuk kami menyelesaikannya agar tidak lagi menjadi suudzon di kalangan publik yang menyebutkan adanya mark,-up anggaran di mata anggaran belanja (gaji) para TKK," tegasnya.

Bicara TKK, lanjut Aminah, dirinya dulu juga pernah menjadi TKK. Terkait TKK lanjutnya, memang banyak yang nganggur yang saya lihat. Dari mulai di Kecamatan, Kelurahan, hingga beberapa SKPD. Sejauh ini, baru di Dinas Pendidikan saja yang setahunya pada bekerja.

"Harapannya, semoga para TKK yang ada harus benar-benar melayani masyarakat. Umumnya, mereka tidak transparan pada masyarakat, terkait kinerja dan pelayanan. Secara pasti TKK juga harus jelas, dan tegas dalam penindakannya dalam melayani masyarakat dan menjadi abdi negara. Sekali lagi saya tegaskan, saya mendukung seratus persen soal audit anggaran TKK," tegasnya.

Terpisah, Iv, narasumber di lapangan yang meminta agar namanya tidak disebutkan mengungkapkan setahu dirinya gaji TKK itu adanya di jasa administrasi, tersebar di berapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

"Jadi dia itu gelondongan, ada di setiap Dinas dan masuk di jasa administrasi. Lihat di DKI, jasa administrasi itu ditender sama kayak nomenklatur yang masuk dalam anggaran jasa OB. Nah, di Pemkot Bekasi ada dua trik penggelontoran APBD terkait honor para TKK. Intinya, adanya mark-up anggaran itu besar kemungkinannya terjadi," bebernya.