Audit KS-NIK dan TKK, Formabes Desak DPRD Kota Bekasi Gunakan Hak Angket
RADAR NONSTOP - Bagus Santoso, Ketua Forum Mahasiswa Bekasi (Formabes) dengan tegas mengatakan, fungsi pengawasan dari DPRD Kota Bekasi dalam menyikapi APBD masih terbilang lemah dan tumpul.
"Terbukti, Tahun Anggaran (TA) 2018 Kota Bekasi mengalami defisit, kalau bahasa Walikota Rahmat Effendi turbulensi. Pertanyaannya, kenapa Kota Bekasi bisa mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), itu hak sebuah keanehan," papar Bagus Santoso kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Minggu (20/10).
Untuk itu, lanjut Bagus Santoso, pihaknya menghimbau sekaligus mendesak kepada jajaran anggota DPRD Kota Bekasi agar bisa menggunakan Hak-nya lewat Hak Angket dalam mengaudit anggaran Kartu Sehat Bekasi Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) terlebih soal Tenaga Kerja Kontrak (TKK) karena kedua hal ini membuat ketidak efisiensinya pengeluaran APBD.
"Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh setiap anggota Legislatif. Indonesia sebagai Negara Demokrasi terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk itu, demi terkontrolnya pengeluaran dana APBD dan keazasmanfaatan yang tepat, Dewan harus melakukan audit Anggaran KS-NIK juga TKK," tegasnya.
Sebab, lanjut Bagus Santoso, informasi yang didapat pihaknya di lapangan, setiap tahunnya dapat diduga menguntungkan salah satu oknum demi meraup keuntungan pribadi.
"Jangan mengatasnamakan kepentingan masyarakat namun merugikan negara dan memperkaya diri pribadi," pungkasnya.
Dosen Ngaku Korban Konten Porno Nagdu Ke PWI Kota Bekasi
Ogah Hadir HUT Golkar, Darah Uu Gak 100 Persen Beringin Dan Gak Serius Maju Jadi Wali Kota Bekasi
