Soal Ujaran Adanya Penghianatan Saat Pembentukan AKD Kota Bekasi, Ini Kata Solihin

YUD | Jumat, 11 Oktober 2019

Solihin, anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Golkar Persatuan

RADAR NONSTOP - Ujaran adanya 'Pengkhianatan' saat proses pembentukan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Kota Bekasi beberapa waktu lalu yang dilontarkan Solihin, Anggota Fraksi Golkar Persatuan ini menyatakan permintaan maafnya.

"Sebagai manusia tentunya kita sadar bahwa kita bukan makhluk yang sempurna, ada saja kesalahan dan kekhilafan yang kita perbuat. Namun begitu kita harus bisa mawas diri dan memperbaiki kesalahan baik yang terjadi atas sikap maupun ucapan. Moment kemarin itu hanya misskomunikasi. Tidak ada niat saya ucapan untuk personal. Intinya sekarang bagaimana kita, baik eksekutif, legislatif dan teman-teman media bersama-sama menata Kota Bekasi lebih baik lagi untuk ke depannya," papar Solihin kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Jumat (11/10).

Solihin menjelaskan, terkait ramainya polemik pemilihan AKD di mana Fraksi Golkar Persatuan yang tidak mendapatkan posisi Pimpinan AKD menurut saya secara politik hal itu sah-sah saja.

"Dan dengan adanya sikap saya saat proses pemilihan pimpinan AKD adalah buah dari sikap pribadi saya sebagai anggota Fraksi Golkar Persatuan, karena saya diamanatkan oleh Ketua DPD Golkar, Pak Rahmat Effendi untuk mengawal proses pemilihan AKD di Komisi III. Sebelum adanya proses pemilihan AKD, kami percaya bahwa bangunan komunikasi kami dengan Partai-partai lain dalam pemilihan AKD kemarin secara proporsional," terangnya.

Pemilihan pimpinan AKD kemarin, lanjut Solihin, menurut saya sudah sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2018, tapi kita berkomitmen secara proporsional agar ada keseimbangan dan tidak ada ketersinggungan di lembaga DPRD agar tetap stabil untuk kebijakan kedepan.

"Saat itu, secara proporsional sebelumnya kami bersepakat kalau Komisi IV itu jatah PKS, Komisi II PDIP, Komisi I Gerindra dan Komisi III Fraksi Golkar Persatuan. Dan proses pemilihan AKD di luar kesepakatan itu akhirnya saya meminta waktu untuk berkonsultasi dengan Ketua Fraksi Golkar Persatuan dan meminta agar pemilihan di Komisi III diskors. Karena proses AKD di luar kesepakatan. Tapi itu sudah berlalu, ke depan mari bersama-sama kita saling bersinergi dan berkomitmen serta berkomunikasi dengan baik demi kemajuan Kota ini," paparnya.

Dan saat itu, kata Solihin, dirinya pun sempat sampaikan dengan kejadian ini, tidak elok dan tidak baik berarti ada proses di luar kesepakatan dan dirinya sekali lagi menyatakan khilaf dan salah ada perkataan pengkhianatan mesti perkataan tersebut saya ucapkan secara umum dan tidak saya sebutkan siapa dan Fraksi apa yang mana berbeda dengan informasi di media yang menyebutkan langsung 5 Fraksi melakukan pengkhianatan.

"Kesimpulannya, proses AKD sudah selesai. Kita sebagai lembaga Legislatif harus bisa bekerja maksimal sesuai dengan 3 fungsi, yakni Budgeting, Controling dan Legislasi. Mari kita tunjukkan bahwa kita yang telah mendapatkan amanah masyarakat Kota Bekasi untuk duduk di Lembaga Legislatif agar bisa betul-betul memperjuangkan aspirasi masyarakat. Saya percaya bahwa DPRD sebagai lembaga politik bisa menjadi mitra kerja yang baik bagi Eksekutif dalam menjalankan roda Pemerintahan Kota Bekasi," imbuhnya.