Ditunjuk Kembali Sebagai Ketua Fraksi PKS DPR, Ini Janji Jazuli!
RADAR NONSTOP – Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjuk kembali Jazuli Juwaini sebagai Ketua Fraksi PKS DPR untuk periode 2019-2024.
Ini artinya Jazuli melanjutkan kepemimpinan Fraksi PKS 2014-2019. Sebagai sekretaris ditetapkan Ledia Hanifa Amalia menggantikan Sukamta, yang menduduki jabatan baru sebagai Wakil Ketua Fraksi bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Ditanya wartawan perihal penunjukan dan pengukuhan kembali dirinya sebagai Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini menganggap hal itu sebagai amanah untuk meneruskan, dan memperkuat apa yang selama ini sudah dinilai baik.
BERITA TERKAIT :Masa Tenang, Wakil Ketua DPRD DKI Wibi Minta Semua Pihak Turunkan Tensi Politik
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
"Ya ini amanah, sebagai kader tentu harus siap mengembannya sesuai mandat dan keputusan partai. Yang sudah baik dari kinerja Fraksi 2014-2019 akan kita pertahankan dan tingkatkan, terutama komitmen kami untuk makin kuat berpihak pada kepentingan rakyat kecil dan umat,"tutur Jazuli.
Anggota DPR Dapil Banten ini kemudian menjelaskan dua komitmen Fraksi PKS di Senayan. Pertama, ke dalam (institusi DPR) Fraksi PKS akan menjadi yang terdepan, dan mereformasi parlemen agar lebih baik dalam kinerja dan citranya.
Kedua, ke luar (untuk rakayat) membangun relasi konstituensi/perwakilan yang lebih dirasakan dampak dan manfaatnya oleh rakyat kecil dan umat.
"Apa yang sudah kita jalankan selama ini esensinya itu. Terobosan untuk mengangkat marwah dewan sekaligus keberpihakan pada aspirasi rakyat dengan program-program yang kreatif, inovatif, dan atraktif yang subtantif seperti hari aspirasi rakyat, diskusi publik isu dan RUU strategis, ambassador's talks, diplomasi parlemen dunia, lomba baca kitab kuning, lomba baca teks proklamasi mirip suara Bung Karno, lomba karya tulis kebangsaan, dan lain sebagainya," terangnya.
Fraksi PKS DPR, lanjut Anggota Dewan yang dikenal dekat dengan wartawan ini, ingin menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah dalam relasi (check and balances), yang kritis dan konstruktif.
