DPRD DKI Minta Anies Batalkan Proyek Pengadaan Beton di BPPBJ
RADAR NONSTOP - DPRD DKI merespon ribut-ribut soal dugaan adanya "permainan nakal" di lelang e-Katalog Pengadaan Barang Kategori Beton yang diselenggarakan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Pemprov DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI Riano P Ahmad melihat ada kejanggalan dalam proyek Katalog Elektronik Kategori Pekerjaan Beton, Beton Precast, dan Beton Rapid Setting Tahun 2019.
Dia pun menyayangkan permasalahan yang muncul, akibat prosedur yang disinyalir tidak sesuai aturan sebagaimana temuan Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I). Karena itu, BPPBJ DKI selaku penyelenggara proyek harus membatalkan lelang tersebut.
BERITA TERKAIT :Pemprov DKI Gencar Gaungkan Anti Korupsi, Coba Dong Audit Kekayaan Pejabat CKTRP?
Aroma Busuk Lelang Proyek RDF Rorotan Mulai Nyebar, Pj Teguh Diminta Batalkan
"Dewan meminta Gubernur segera memerintahkan BPPBJ agar proyek itu dibatalkan. Karena Gubernur akan ikut bertanggung jawab bila lelang ini terbukti bermasalah di kemudian hari," kata Riano kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (24/9/2019).
Anggota Fraksi PAN ini mengaku, pihaknya tidak ingin Gubernur DKI Anies Baswedan ikut terseret kasus hukum akibat ulah anak buahnya.
"Karena, ini saya melihat ada indikasi monopoli proyek dengan oknum kontraktor-kontraktor pemain lama. Sehingga aturan persyaratan lelangnya terkesan dibuat tidak ketat," terang Riano.
Riano menjelaskan, Fraksi PAN berkomitmen mendukung pembangunan Pemprov DKI Jakarta. Namun, adanya kejanggalan-kejanggalan dalam prosedur harus dipastikan clear. Sehingga tidak ada masalah hukum di kemudian hari.
"Tidak boleh ada praktik-praktik kolusi apapun terhadap kepentingan oknum pengusaha tertentu," tegas Riano.
Karena itu, Riano meminta agar BPPBJ DKI membatalkan dan mengulang lagi proses lelang agar dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Dari pada ini bermasalah di kemudian hari, sebaiknya proyek tersebut dibatalkan," katanya.
Menurut Riano, apa yang coba dibenahi di era Anies, jangan sampai dinodai dengan adanya dugaan 'kongkalikong' yang mengundang kecurigaan publik akibat kesalahan anak buahnya. "Ini sangat berbahaya," sambungnya.
Selain itu, Riano meminta Gubernur Anies segera mengevaliasi kinerja Kepala BPPBJ Pemprov DKI Jakarta, Blessmiyanda.
"Kalau terbukti harus dicopot," pungkas Riano.
Diketahui, sosok Blessmiyanda sebelumnya merupakan Kepala BPPBJ pertama di Pemprov DKI. Dia menjabat di era Gubernur Basuki T. Purnama (Ahok) pada tahun 2015, dan dicopot di era Gubernur Djarot S. Hidayat dengan alasan kinerjanya lambat.
Bila dilihat lebih ke belakang lagi, pada masa Gubernur Ahok, kinerja Kepala BPPBJ DKI Blessmiyanda sendiri cukup sering disorot.
Namun, entah pertimbangan apa, pada (6/8/2018) tahun lalu, Anies mengangkat lagi Blessmiyand sebagai Kepala BPPBJ DKI dari yang sebelumnya menjabat Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup Pemprov DKI.
