Kisruh Wagub DKI, Kenapa PKS Takut Voting di DPRD?
RADAR NONSTOP - Rebutan posisi Wagub DKI Jakarta kian seru. PKS yang kebelet akan merebut kursi bekas Sandiaga Uno terus melemparkan wacana agar satu nama yang dikirim ke dewan.
Padahal berdasarkan aturan, partai pengusung menyetorkan masing-masing satu nama. Selanjutnya nama itu akan diserahkan ke DPRD dan dilakukan voting.
Tapi, PKS menolak karena kursi Wagub miliknya dan sudah sepakat dengan Prabowo. Sikap ngotot PKS membuat aktivis dan warga ibukota kesal.
BERITA TERKAIT :Dedi Mulyadi Sudah 71,5 Persen, Syaikhu Gak Laku Dan PKS Lagi Anjlok
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
Buktinya, munculah spanduk menolak calon dari PKS. Kabar yang beredar, jika terjadi voting PKS khawatir jagonya kalah di DPRD.
Karena dua nama yang diajukan PKS yakni mantan Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris DPW PKS Agung Yulianto tidak paham soal Jakarta. Keduanya juga dinilai kaku.
Jika dipaksakan otomatis yang repot dan keteteran dalam membenahi Jakarta adalah Anies Baswedan. Kabar yang beredar, kalau internal Fraksi PKS tidak solid.
Jika voting terjadi bisa saja jago PKS bakal kedodoran. "Internal Fraksi PKS tidak solid. Jadi mereka tidak pede," ungkap seorang anggota dewan kepada wartawan di Kebon Sirih yang namanya enggan disebutkan, Kamis 20 September 2018.
Pecahnya Fraksi PKS terlihat dari daftar caleg DPRD. Banyak incumbent yang enggan nyaleg lagi. "Kita stop dulu lah. Lagi gak nyaman di PKS," ungkap seorang kader PKS.
Bahkan, DPW dan Fraksi PKS disebut-sebut tidak gaul dengan sesama fraksi. "PKS gak gaul. Kita sih slow aja karena saat ini PKS butuh kita agar bisa didukung," terang politisi PPP.
Menurutnya, calon yang diajukan PKS juga tidak paham soal ibukota. Dia khawatir jika tetap dipaksakan yang rugi adalah warga Jakarta.
"Inikan sama saja beli kucing dalam karung. Masa Jakarta buat kelinci percobaan. Harusnya PKS fair biarkan Gerindra juga ajukan nama ke DPRD lalu dilakukan voting," tegasnya.
Hal senada diucapkan politisi Partai Demokrat. "Kalau PKS tetap ngotot ya kita WO saja. Akan lebih bagus ada dua nama yakni satu dari PKS dan satu lagi Gerindra, jadi ada pilihan lah," bebernya.
Sumber Radar Nonstop di PDI Perjuangan menyebutkan, jika PKS tetap ngotot dan hanya kirim satu nama tanpa Gerindra maka akan terjadi deadlock. Artinya, sebagai partai pemilik kursi terbanyak di DPRD, partai banteng menunda paripurna.
"Nanti sajalah setelah pilpres. Buat apa juga kalau PKS hanya kirim nama kadernya. Ini demi kepentingan warga Jakarta jadi saya harap PKS bisa legowo dan jangan takut voting," ungkapnya.
Ngotot Satu Nama
Presiden PKS Sohibul Iman mendatangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk membahas kursi kosong wakil gubernur DKI Jakarta. PKS datang untuk menagih komitmen Prabowo soal posisi wagub untuk PKS.
"Dan tentu tadi disampaikan tentang wagub juga dibicarakan kepada Pak Salim dengan Pak Prabowo pada intinya komitmen Pak Prabowo ketika meminta kami mendukung sebagai capres, dimana di situ disampaikan bahwa salah satu yang diberikan pada PKS adalah posisi wagub," ujar Sohibul di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Sohibul datang menemui Prabowo bersama Ketua Dewan Syuro PKS Salim Segaf Aljufri. Dia mengatakan dalam pertemuan tersebut Prabowo menyatakan tetap berkomitmen untuk menyerahkan kursi wagub DKI Jakarta untuk PKS.
BACA JUGA: PKS dan Gerindra Tak Usah Buru-buru, Pengganti Wagub Tidak Ada Batas Waktu
Dua nama yang diajukan PKS untuk mengisi kursi wagub adalah mantan Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris DPW PKS Agung Yulianto. Sohibul berharap surat rekomendasi dari Gerindra soal wagub DKI sudah ditandatangani dalam waktu dekat.
"Tadi sudah disampaikan dan ditanyakan kembali dan Pak Prabowo tetap komit. Dan kita sudah meminta Pak Prabowo untuk segera membuat surat ajuan tentang pencalonan dua nama dari PKS," ujar Sohibul.
Gerindra dan PKS memang masih berebut posisi kursi wagub DKI pengganti Sandiaga Uno. Dari Gerindra, nama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik sudah diusulkan. M Taufik mengajak PKS bertarung di DPRD.
