RADAR NONSTOP - Diakhir masa jabatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan ketika mengawali konferensi pers tentang hasil OTT Bupati Bengkayang cs di Gedung KPK, Jakarta Rabu (4/9).
"Dalam dua hari kemarin, KPK melakukan tiga OTT di sejumlah daerah. Sehingga, secara total tahun ini telah dilakukan 16 OTT," ujar Basaria.
BERITA TERKAIT :Serangan Fajar Di Bengkulu Rp 50 Ribu, Di Jakarta Berapa Nih?
Sebut OTT KPK Kampungan, Resiko Politisi Lokal Jadi Anggota DPR
Purnawirawan jenderal polisi bintang dua itu menjelaskan, OTT memang bukanlah strategi tunggal dalam pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan terus dilakukan KPK jika korupsi belum terjadi.
Hal itu, kata Basaria, dilakukan melalui kewenangan yang diberikan oleh UU, yaitu pelaporan LHKPN, gratifikasi, pendidikan antikorupsi, serta kajian sistem yang dilakukan Direktorat Litbang.
"Bahkan KPK juga membuat terobosan untuk memaksimalkan fungsi trigger mechanism dengan membentuk unit Koordinator Wilayah," imbuhnya.
Namun Basaria mengingatkan, upaya pencegahan tersebut sulit berhasil jika tidak didukung komitmen yang sama kuatnya dari elemen lain, seperti pemerintah pusat dan daerah, parlemen, instansi lain serta entitas politik seperti partai politik. Apalagi, praktek rasuah cukup banyak dilakukan oleh aktor politik.
"Sehingga jika kita bicara tentang keberhasilan pencegahan benar-benar dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa ini," ujar Basaria.
Namun, jika kejahatan korupsi telah terjadi, KPK sebagai penegak hukum tidak boleh diam. Penindakan melalui OTT, harus dilakukan.
"Oleh karena itulah OTT ataupun penanganan perkara dengan cara lain perlu terus dilakukan secara konsisten, sebagaimana halnya dengan upaya pencegahan korupsi," tegasnya
