Pengadaan Alkes Dinkes DKI Disorot

RADAR NONSTOP - Pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan penuh aroma koruptif. Anies Baswedan diminta bersih-bersih.

Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad meminta, Gubernur DKI, Anies Baswedan melakukan pengawasn secara ketat dalam pengadaan alat kesehatan di lingkungan Dinkes DKI.

“Pola kecuranganganya tampak nyata,” kata Syaiful di DPRD DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/9).

Dia menilai, anggaran jumbo pengadaan alat kesehatan dimanfaatkan oleh oknum pejabat Dinkes DKI dan pihak ketiga mengeruk keuntungan dari pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, diduga terjadi monopoli satu perusahaan sebagai pemenangnya.

Tentu, ini menurut mantan aktivis HMI Cabang Jakarta itu, berpotensi terjadi pengaturan pemenang. Dia mengakui, pengadaan barang ini seperti gula mengundang semut karena dinikmati calo dan pemain alat kesehatan.

“Mulai, janji pemberian keuntungan dan dugaan sampai pencucian uang hasil korupsi,” tegas dia.

Bahkan, Syaiful menegaskan, dugaan yang terjadi proses pengadaan barang di di Dinkes DKI adalah konspirasi besar. Namun, praktek tersebut tertutup dengan rapi lantaran diduga ada perlindungan oknum pejabat Dinkes karena terindikasi menerima jatah dari pelaku korupsi. “Ini momentum, Anies bersih-bersih Dinkes DKI dari dugaan praktek koruptif,” jelas dia.

Menurut Syaiful, dengan alasan pemenuhan kebutuhan alkes maupun non alkes Dinkes DKI menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menugaskan NN beserta jajarannya diduga melakukan monopoli dan tindakkan koruptif.

Sebab, semua pengadaan terpusat di Dinkes DKI. “Disinilah dugaan membuka kesempatan untuk monopoli dan KKN dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.

Hingga kini, kata dia, kontraktor hanya dimainkan oleh saudara HD yang merupakan sahabat salah satu pejabat Dinkes DKI EH pada waktu pengadaan alkes RS Tarakan. Peran HD sebagai calo mencari perusahaan, yang ingin dapat pekerjaan di Dinkes DKI.

“Anggaran 2017-2018 tanpa jera mengulangi perbuatan mereka dan tambah parah. Dengan pinjam uang pada kontraktor atau pihak ketiga lakukan ijon. Janji, dapat pekerjaan pada APBD 2018 di Dinkes DKI,” jelasnya. “Diduga uang kesepakatan sebesar 20 persen dari nilai kontrak dijanjikan. Namun, diduga perusahaan sudah setor Rp 150 juta. Ada empat perusahaan yang sudah setor,” pungkasnya.