RADAR NONSTOP - Anggaran pemindahan ibukota baru mulai dibahas di DPR. Jokowi sudah resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibukota negara Indonesia yang baru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sudah mulai membahas anggarannya di DPR.
"Kita sedang bahas dengan DPR, nanti ya," kata Sri Mulyani singkat di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (26/8/2019).
BERITA TERKAIT :Survei WRC: Elektabilitas Rudy Mas'ud-Seno Aji Unggul 52,6 Persen Di Pilgub Kaltim
Rakorda Kaltim, Pj Gubernur Akmal Ajak Pengusaha dan Perusahaan Tunaikan Zakat Melalui BAZNAS
Anggaran yang dibutuhkan untuk pindah ibukota negara adalah Rp 466 triliun, di mana yang bersumber dari anggaran negara alias APBN adalah 19%.
Duit Rp 466 triliun di antaranya akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung. Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri.
Berikutnya yang kedua adalah menyediakan fungsi pendukung, meliputi rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan.
Selanjutnya, yang ketiga biaya pemindahan ibu kota juga untuk penyediaan fungsi penunjang, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah dan lain sebagainya. Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan.
