RADAR NONSTOP - Rencana Menteri BUMN Rini Soemarno menggelar RUPSLB sejumlah BUMN Perbankan dan PGN dikritisi banyak kalangan.
Mereka menilai kebijakan itu gegabah dan mengganggu stabilitas ekonomi. Bahkan cenderung membuat gaduh dunia perbankan.
Peneliti Indef Bhima Yudhistira menegaskan ihsg BUMN perbankan itu mengalami penurunan. “Padahal baru minggu depan RUPSLB itu. Ini artinya pasar menolak rencana RUPSLB itu," kata Bhima.
BERITA TERKAIT :Tom Lembong Curhat, Jalankan Perintah Jokowi Soal Impor Gula Tapi Berakhir Bui
Tom Lembong Seret Mantan Mendag, Kejagung Sepertinya Masuk Angin?
Bhima menilai tidak ada alasan RUPSLB itu digelar. Karena kinerja perbankan itu sedang moncer-moncernya.
Pertumbuhan BUMN perbankan paling baik dibanding bank swasta lainnya. Bhima menilai harusnya BUMN yang kinerjanya buruk yang diganti bukan yang sedang baik.
"Saya melihat ada rencana Bu Rini untuk memuluskan langkah superholding BUMN. Dia ingin memastikan orang2nya untuk mendapat kekuasaan " kata Bhima.
Sementara itu, Akhmad Yuslizar aktivis 98 mengatakan rencana RUPSLB adalah sebuah anomali. Menteri BUMN satu satunya menteri yang berani dan membangkang terhadap kebijakan presiden.
"Pak Moeldoko sudah berulang kali bicara soal penundaan pergantiaan pejabat. Tapi sepertinya Bu Rini acuh saja. Ini ada apa?" katanya.
Yos sapaan akrabnya mengatakan harusnya Menteri BUMN fokus pada kinerja kementeriannya. "Aser boleh 8000 T tapi tantim yang diberikan ke negara cuma 166 T. Minim sekali," ucapnya.
Yos menambahkan belum lagi pada persoalan tumpang tindihnya project BUMN dengan swasta kecil. Sinergi BUMN jelas mematikan swasta.
"Saya meyakini peluang Bu Rini sangat kecil untuk terpilih lagi. Karena disharmonisasi, kinerja dan keputusan gegabah soal RUPSLB itu," tandasnya.
