RADAR NONSTOP - KPU diminta membenahi adanya pemilih ganda. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Fadli menilai persoalan data ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT) bukan hal baru. Menurutnya, temuan soal itu selalu ada dan terulang di setiap pemilu.
"Itu (data ganda di DPT, red) masalah yang klasik. Sering kali ditemui dalam berbagai pemilu lalu," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/9).
BERITA TERKAIT :Mendekati Pencoblosan, DPRD Kota Bekasi Ingatkan KPU dan Bawaslu Bekerja Profesional
Kasak-Kusuk Mr A Dongkel Kursi Wali Kota Jakpus
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu mengharapkan data ganda dalam DPT bisa disisir lagi dan dihapus. Sebab, DPT ganda sangat rawan untuk disalahgunakan."Bahkan bisa menjadi alat kecurangan," ungkap Fadli.
Lebih lanjut Fadli mengatakan, banyak laporan tentang adanya data ganda di DPR. Bahkan dengan sistem kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) pun masih ada KTP dan identitas palsu.
Oleh karena itu Fadli mengatakan, harus ada sistem pendataan kependudukan yang baku sehingga tak ada lagi warga negara yang punya identitas ganda. "Saya kira masalah ini sebenarnya masalah yang sangat sederhana kalau kita mau," katanya.
Fadli mengingatkan Mendagri Tjahjo Kumolo dan jajarannya beserta Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bisa menghilangkan data ganda dalam DPT. "Sehingga pemilih nanti itu benar-benar pemilih yang sesungguhnya dan menutup salah satu pintu yang paling besar didalam kecurangan-kecurangan pemilu," jelasnya.
Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 131.366 data pemilih ganda dalam DPT di 76 kabupaten/kota. Bawaslu memprediksi jumlah DPT ganda di Pemilu 2019 bisa mencapai 1,3 juta
