Di Forum Parlemen Dunia, Fadli Zon: Anggota Parlemen Harus Jadi Agen Perdamaian
RADAR NONSTOP- Wakil Ketua DPR, Fadli Zon berpidato di depan Second International Forum “Development of Parliamentarism”, yang diselenggarakan di World Trade Center (WTC), Moskow, Rusia. Kegiatan ini, dihadiri delegasi 132 negara.
“Sebagaimana halnya di forum-forum lain yang saya hadiri, dalam pidato kemarin saya juga terus menyuarakan pentingnya solidaritas dan pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina,” ujar Fadli dalam keterangan pers yang diterima Radar Nonstop (Grup Rakyat Merdeka), Selasa (2/7/2019).
Menurutnya, dukungan Indonesia kepada rakyat Palestina merupakan amanat konstitusi sekaligus amanat para ‘founding fathers’, yang sejak dulu menegaskan jika setiap penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
BERITA TERKAIT :Tunjangan Rumah Dinas Gaduh, DPR Sebaiknya Belajar Ke DPRD DKI
Proyek Rumdin Selalu Masalah, Kini Anggota DPR Dapat Duit Cas Setiap Bulan
“Dalam konstitusi Indonesia, menghapus ‘penjajahan’ disebut lebih dulu sebelum kata ‘perdamaian’. Jadi, mustahil kita bisa menciptakan perdamaian dunia jika kita masih mentolerir penjajahan satu bangsa atas bangsa lainnya,” urainya.
Keadilan, sambung dia, adalah kata kunci untuk menciptakan keamanan dan perdamaian. Dan inilah yang terus mendorong dirinya sebagai Ketua Tim Diplomasi Parlemen untuk terus-menerus mengangkat, misalnya, isu Rohingya dan juga Uighur di dalam berbagai forum internasional.
“Diskriminasi, penganiayaan, serta ketidakadilan seperti yang dialami kelompok minoritas Rohingya di Myanmar, serta kaum muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, tidak boleh dibiarkan terjadi di depan kita,” tegasnya.
Isu lain yang dibahas dalam forum tersebut, aku Fadli, yakni soal membangun arsitektur keamanan dan perdamaian.
Fadli menyampaikan bahwa institusi parlemen memegang kunci penting. Untuk itu, kata dia, Anggota parlemen dari seluruh dunia harus berkomitmen dalam mendorong lahirnya produk legislasi yang mendukung budaya dan praktik perdamaian, meratifikasi konvensi-konvensi perdamaian internasional, serta mendorong rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat konflik.
“Anggota parlemen juga harus memanfaatkan keanggotaan di organisasi-organisasi antar-parlemen untuk mendiskusikan solusi-solusi terbaik bagi keamanan dan perdamaian, termasuk melalui forum yang difasilitasi Duma ini,” tegasnya.
“Anggota parlemen harus bertindak sebagai agen perdamaian dan keamanan. Mereka harus bisa menerjemahkan komitmen internasional ke dalam undang-undang nasional negaranya dan mengawasi pelaksanaannya oleh pihak pemerintah,” pungkasnya.
