Caleg Gagal DPRD DKI 'Goreng' Interpelasi, Lagi Cari Modal Buat Pensiun Ya?
RADAR NONSTOP - Interpelasi bisa menjadi modal untuk meramaikan suhu politik di Jakarta. Apalagi soal Reklamasi Jakarta yang seksi jika digoreng-goreng.
Beredar kabar, pengusul interpelasi mayoritas adalah para anggota DPRD DKI Jakarta yang gagal terpilih pada Pemilu 2019. Mereka gagal karena suaranya ambruk di daerah pemilihan.
Di kalangan politisi Kebon Sirih soal goreng menggoreng reklamasi memang sedang ramai. "Biasanya lah mau pensiun. Ada yang seksi ya kalau bisa kenapa gak," sindir politisi yang namanya enggan disebutkan kepada wartawan di Kebon Sirih, Selasa (18/6).
BERITA TERKAIT :PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta
Benar atau tidak tapi soal interpelasi yang digoreng para caleg gagal memang santer. "Kita lihat saja ujungnya di mana. Tapi, polanya sudah terlihat. Agenda yang mendesak adalah segera dong gelar pemilihan Wagub DKI," ucapnya lagi.
BACA JUGA: Ini 106 Anggota DPRD DKI 2019-2024
Diketahui, kebijakan Pemprov DKI menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pulau reklamasi Jakarta menuai kontroversi.
Usulan interpelasi bergulir dari Partai NasDem di DPRD DKI. Fungsi interpelasi adalah meminta penjelasan kepada Anies tentang penerbitan IMB itu. Soalnya, upaya meminta keterangan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tak membuahkan hasil.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus yakin banyak anggota dewan yang akan mendukung usulan interpelasi.
Partai Hanura menyambut usulan NasDem. Bagi Fraksi Hanura, Anies seharusnya menyelesaikan terlebih dahulu Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ketimbang menerbitkan IMB.
Bahkan, Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta Mohamad Sangaji (Ongen) akan melobi ketua-ketua fraksi agar setuju. Melihat situasi memanas, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono langsung menyambutnya.
BACA JUGA: Ribut Reklamasi Sampai KPK
Sejak Anies mengalahkan Ahok, PDIP memang mengambil jalan oposisi. Partai banteng ini mengambil peran mengkritik kebijakan Anies. Dari program rumah DP 0 Rupiah, penghapusan larangan motor di HI hingga OKE OCE menjadi 'gorengan' PDIP.
Nah, Golkar dan Demokrat masih belum bersikap apakah setuju interpelasi atau tidak. "Jangan (terburu-buru) dong. Inikan masalah besar. Harus kaji betul. Posisi kita (masih) minta penjelasan," terang Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali.
"Kita masih cek apakah kebijakan itu salah atau tidak. Kalau sudah pasti barulah bersikap," beber Ketua Fraksi Demokrat Santoso yang juga Ketua Demokrat Jakarta.
Lalu bagaimana dengan PPP dan PKB. Sikap kedua partai ini biasanya menunggu momentum. Jika suara interpelasi banyak bisa saja mereka setuju.
Tapi, tidak tertutup kemungkinan PPP dan PKB akan ikut dengan Gerindra dan PKS yang siap menjegal interpelasi.
"Iya, berlebihan, itu mencari sandiwara dalam lelucon. Dalam situasi dan kondisi sekarang ini," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni.
BACA JUGA: Curhat DPRD DKI Yang Jadi Caleg
Sementara Gerindra dan PKS tentunya tidak solid 100 persen. Bisa saja, para dewan yang gagal terpilih mbalelo dengan sikap fraksi.
Seperti diketahui, banyak anggota DPRD DKI yang nyaleg gagal terpilih. Mereka banyak yang keok dengan caleg pendatang baru.
IMB yang belakangan ini diributkan adalah untuk bangunan Pulau Pantai Maju atau yang dulu dikenal sebagai Pulau D. Anies mengaku terbitnya IMB sudah sesuai dengan Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Anies berpandangan IMB dan reklamasi adalah dua hal berbeda. Reklamasi tetap dihentikan, dan IMB diterbitkan.
