RADAR NONSTOP - Tudingan kecurangan pada Pilpres berakhir ngaco. Ajakan ini diungkapkan elit Partai Gerindra.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, masyarakat yang telah memberikan pilihan kepada Prabowo Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil Pilpres 2019. Dengan kata lain, jika terus dipaksakan, maka para pemilih Prabowo Sandi tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019.
Arief menyebut, salah satu langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari Pilpres 2019 adalah menolak membayar pajak.
BERITA TERKAIT :Bos Apple Kaget Prabowo Menang Di Pilpres Lawan Anies Dan Ganjar
Ogah Komentari Keputusan MK, JARI’98: Mampukah Prabowo-Gibran Bertahan Minimal 5 Bulan Pasca Dilantik?
"Pendukung Prabowo-Sandi bisa melakukan gerakan diam seribu bahasa dan tidak perlu melakukan kritik-kritik apapun terhadap pemerintahan yang tidak konstitusional karena dihasilkan dari pilpres yang tidak legitimate," ucap Arief Poyuono di Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Arief mencontohkan gerakan boikot pemerintahan hasil Pilpres 2019 seperti yang pernah diajarkan oleh Megawati Soekarnoputri ketika melawan rezim Soeharto yang ia nilai mirip dengan rezim saat ini.
"Dengan kita menolak bayar pajak dan tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilpres 2019, dan anggota DPR dari Gerindra serta parpol koalisi tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024, adalah jalan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Arief.
Ucapan Arief ini menjadi viral di media sosial. Sementara KPU dan Bawaslu meminta kepada kubu Prabowo agar memberikan data dan fakta kecurangan.
