Efektifkah Satgas Jaga Jakarta Mengatasi Kerawanan Ibu Kota?
RN – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Jaga Jakarta—sebuah program yang digadang-gadang sebagai tonggak penguatan kolaborasi antara pemerintah, warga, dan unsur Forkopimda untuk menjaga keamanan serta kesiapsiagaan Ibu Kota. Namun di balik gegap gempita peresmian, kritik mulai bermunculan, seberapa efektif satgas baru ini dan apakah benar-benar menjawab persoalan keamanan Jakarta?
Dalam sambutannya di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/11), Pramono menyebut pembentukan Satgas Jaga Jakarta sebagai gerakan kolaboratif demi mewujudkan kota yang aman dan tertib. Ia menegaskan bahwa transformasi Jakarta menjadi kota global tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik dan ekonomi, namun butuh kesadaran bersama soal keamanan.
“Saya sungguh mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh warga Jakarta serta jajaran Forkopimda yang telah bersinergi bersama dalam menjaga kota ini,’’ ujar Pramono.
BERITA TERKAIT :Pramono Tepis Tuduhan dan Kritik Arus Hoaks
Namun kritik mencuat bahwa pernyataan tersebut terkesan normatif, mengingat Jakarta selama bertahun-tahun berkutat dengan masalah klasik: tawuran, kriminalitas, konflik sosial, hingga ancaman bencana. Banyak pihak mempertanyakan apakah Satgas ini benar-benar akan memberi solusi, atau sekadar memperbanyak struktur baru tanpa efektivitas di lapangan.
Pramono menyebut Satgas Jaga Jakarta akan bekerja berbasis informasi, koordinasi, dan langkah terukur. Isu kerawanan seperti disinformasi, potensi radikalisme, banjir, kebakaran, hingga cuaca ekstrem diklaim menjadi fokus utama. Namun sejumlah pengamat menilai, daftar masalah yang diangkat terlalu luas sehingga berisiko membuat Satgas kehilangan fokus.
Deklarasi kerja sama lintas sektor yang ditandatangani pun dipuji sebagai bentuk komitmen kolektif. Tetapi kritik klasik kembali terdengar: Jakarta sudah berkali-kali membuat deklarasi serupa, namun implementasinya sering kali mandek setelah seremonial berakhir.
Pramono meminta anggota Satgas agar menjadi “mata, telinga, dan hati pemerintah” di tengah masyarakat. Namun beberapa pengamat mempertanyakan apakah pesan moral seperti itu cukup tanpa penguatan anggaran, pelatihan, indikator kinerja, dan mekanisme pengawasan yang jelas.
