Masalah Terus, FPPJ Desak Pram Evaluasi Direksi Transjakarta
RN - Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk segera mengevaluasi jajaran direksi PT Transjakarta.
Desakan ini muncul setelah perusahaan pelat merah tersebut kembali terseret kasus dugaan pelecehan seksual yang hanya berujung pada sanksi ringan bagi pelaku.
Ketua FPPJ, Endriansyah yang akrab disapa Rian, menilai langkah manajemen PT Transjakarta yang hanya memberikan surat peringatan kedua (SP2) kepada dua karyawan terduga pelaku pelecehan seksual merupakan bentuk ketidakpekaan terhadap korban dan tidak mencerminkan keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan.
BERITA TERKAIT :PPKUKM DKI Jangan Jadi Sarang Koruptor, Promono Gak Masalah Anak Buah Diborgol?
"Semestinya manajemen tidak hanya memberi sanksi administratif, tetapi juga memberikan pendampingan kepada korban untuk melapor ke pihak kepolisian, Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)," kata Rian, Rabu (12/11/2025).
Ia menegaskan, apabila nantinya pelaku terbukti bersalah, manajemen wajib memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dengan tidak hormat.
"Jangan sampai perusahaan pelat merah sekelas Transjakarta justru melindungi pelaku kekerasan seksual di internalnya," tegasnya.
Rian menilai, kejadian ini menambah panjang daftar persoalan yang menimpa PT Transjakarta dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, publik juga dihebohkan dengan kasus sejumlah direksi yang diduga bermain padel di Bali di tengah isu kinerja perusahaan yang disorot dan terjadinya kerusuhan di Jakarta beberapa waktu lalu yang berujung pembakaran halte bus Transjakarta.
"Kasus itu menjadi preseden buruk bagi citra direksi. Di saat banyak persoalan operasional belum terselesaikan, malah muncul perilaku yang tidak pantas dari jajaran manajemen," terangnya.
Selain itu, Rian juga menyinggung meningkatnya jumlah kecelakaan yang melibatkan armada bus Transjakarta maupun JakLingko. Menurutnya, hal itu menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan pembinaan terhadap pengemudi.
"Keselamatan penumpang adalah prioritas utama. Jika manajemen tidak mampu memperbaiki kinerja dan menjaga integritas, sudah seharusnya dievaluasi bahkan diganti," jelasnya.
FPPJ, lanjutnya, akan terus mengawal persoalan ini agar PT Transjakarta tidak menjadi perusahaan yang abai terhadap persoalan moral dan keselamatan publik.
"Kita ingin Transjakarta menjadi transportasi kebanggaan warga Jakarta, bukan justru menjadi sumber masalah,” pungkas Rian.
