Kasus Keracunan MBG Viral, Politisi Malah Minta Proyek Dapur
RN - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menangis. Dengan cucuran air mata, dia kesal dengan pola dan gaya politisi.
Nanik menyebut ada politikus yang meminta proyek menggarap dapur penyedia makanan di program makan bergizi gratis (MBG).
Nanik mengaku kesal dengan politikus tersebut lantaran bukan membantu mengatasi kasus keracunan massal, malah meminta proyek dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
BERITA TERKAIT :Kasus Keracunan MBG Di Mana-Mana, Tangisan Nanik S Deyang Bukan Air Mata Buaya
"Ada yang WA saya, Mba nyenyenyenye, saya jawab 'Kamu politikus bukannya bantu saya, bagaimana mengomunikasikan soal keracunan malah minta dapur'," ucap Nanik di konferensi pers, Jakarta, Jumat (26/9).
Nanik mengaku juga tak meladeni pesan tersebut. Ia langsung memblokir politikus yang ia tak sebutkan identitasnya tersebut.
"Saya langsung block, block, block, enak saja lu ngurusin dapur, ya lah, saya enggak mau kaya begitu," ucap dia.
Nanik menyatakan ia takkan segan mengambil tindakan tegas terhadap SPPG yang bermasalah.
"Mau punyanya jenderal, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup saya enggak peduli. Karena ini nyangkut nyawa manusia," ujar dia.
Politisi, TNI Hingga Polisi
Transparansi program MBG menjadi salah satu hal yang dikritik selama pelaksanaan program MBG.
Hal itu salah satunya disoroti oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji.
Ia berpendapat carut marut MBG ini karena mulai dari perencanaan hingga evaluasi sistem dilakukan secara tertutup.
"Sistemnya tidak akuntabel, pengelolaannya tidak transparan, orang-orang yang terlibat tidak kredibel. Jadi rusak semua sistemnya," ucap Ubaid.
Selain itu, ia menekankan bahwa program ini sarat akan konflik kepentingan yang justru membuat pelaksanaannya kian runyam.
"Bagaimana mulai dari perencanaan, penunjukan dapur, itu yang terbuka. Jangan tiba-tiba TNI ambil jatah berapa dapur, polisi ambil jatah berapa dapur, parpol, DPR gitu kan. Itu main-main ini," ujarnya.
MBG Jadi KLB
Keracunan massif, dalam kurun itu, sudah dua daerah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus keracunan MBG. Kedua daerah tersebut adalah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Mamuju.
Data BGN mencatat per 22 September terdapat 4.711 orang yang menjadi korban keracunan di seluruh Indonesia.
Sebanyak 4.711 orang itu tersebar di tiga wilayah berdasarkan klasifikasi BGN yang meliputi wilayah I Sumatra sebanyak 1.281 orang, wilayah II Jawa sebanyak 2.606 orang, dan wilayah III Kalimantan, Bali, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua sebanyak 824 orang.
Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 21 September 2025 mencatat keracunan MBG di Indonesia mencapai 6.452 orang.
Dengan tertinggi di Jawa Barat mencapai 2.012 orang, disusul D.I Yogyakarta sebanyak 1.047 orang, Jawa Tengah 722 orang, Bengkulu mencapai 539 orang, dan Sulteng 446 orang.
