RN - Isu kalau DPR juga ikut cawe-cawe di program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat. Badan Gizi Nasional (BGN) tidak membenarkan dan tak membantah.
BGN menyebut informasi mengenai sejumlah anggota dewan yang memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk dapur MBG para wakil rakyat itu diperbolehkan.
Menurut Dadan, BGN tidak mempermasalahkan latar belakang calon mitra dalam proses verifikasi yang dilakukan. Artinya, setiap orang memiliki kesempatan untuk mendaftarkan diri. "Program Makan Bergizi terbuka untuk seluruh warga negara," katanya saat konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
BERITA TERKAIT :MBG Jadi Pemicu Keracunan Siswa, Ini Solusi Dari Raja Jawa (Sri Sultan)
Dia menjelaskan, para pimpinan tidak ikut langsung dalam proses verifikasi yang dilakukan. Dadan menilai, proses itu dilakukan oleh verifikator yang akan melihat kelengkapan persyaratan calon mitra.
Selain itu, verifikator juga akan menilai kesiapan dan profesionalisme calon mitra dalam membangun dapur MBG. Para pimpinan BGN juga baru tahu pemilik SPPG setelah beroperasi. "Nah biasanya kami akan tahu siapa di balik SPPG itu setelah operasional," kata Dadan.
Dia menyatakan, penggerak utama program MBG adalah para pelaku usaha yang bergerak di bisnis makanan dan minuman. Artinya, para pelaku dapur MBG mayoritas adalah mereka yang fokus di bidang tersebut.
"Memang setelah kegiatan berjalan kami melihat ada beberapa pemilik yang memang kami identifikasi seperti orang-orang yang memang sudah kita kenal, tapi pada proses verifikasi kami tidak melihat itu dan karena kami verifikasi berbasis portal dan kemudian yang verifikasi juga sekian banyak orang sehingga berbasis kelengkapan," ujar Dadan.
Sementara itu, Dadan menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu dengan mitra program MBG usai menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS). RI 1 ingin mendengarkan langsung masukan dari mereka yang sudah menjalankan program di lapangan.
"Sepulang dari New York, Presiden ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional. Beliau ingin berbicara kepada seluruh mitra agar melaksanakan program MBG dengan seksama dan mengoptimalkan dana yang ada," katanya.
Dadan mengemukakan, Presiden Prabowo seringkali menghubunginya untuk update terkait isu-isu yang berkaitan dengan program MBG. Salah satunya isu tentang ompreng MBG yang belakangan diduga mengandung minyak babi.
"Biasanya isi (ditelepon Presiden) itu terkait dengan berapa banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berdiri hari itu, kemudian berapa jumlah yang dilayani, bagaimana efeknya, menu, dan lain-lain, termasuk kemarin itu terkait isu kehalalan food tray itu juga menjadi perhatian Presiden, dan kemudian kami sudah jelaskan situasinya," ujar Dadan.
Menurut dia, Prabowo juga kerap menuntut BGN untuk terus mengawasi SPPG agar tidak membuat hal-hal yang tidak sepatutnya. Bahkan untuk tindakan seperti pemberian telur.
"Misalnya beliau sangat concern kalau memberikan telur. Jadi, telur itu beliau mengatakan hanya boleh dimasak dengan dua cara, satu, diceplok, satu lagi telur bulat karena beliau ingin lihat telur itu betul-betul satu per anak jadi beliau sangat tidak ingin telur itu diorek-orek atau didadar karena kalau didadar kan untuk tujuh orang bisa saja dengan lima telur," ucap Dadan.
Bansos Beras
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan mengalihkan anggaran MBG menjadi bansos beras. Hal ini dilakukan jika uang yang sudah ia gelontorkan untuk melaksanakan program Presiden Prabowo Subianto itu tidak bisa diserap dengan baik oleh BGN.
Ancaman ia sampaikan terkait rencananya melakukan patroli untuk meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Purbaya mengatakan pengalihan anggaran dilakukan agar uang yang sudah ia gelontorkan tidak nganggur dan malah membebani keuangan pemerintah karena harus tetap membayar bunga utang.
"(Kalau ditemukan masih nganggur) kita bantu secepatnya (supaya terpakai). Tapi kalau tidak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan begitu, fair kan. Karena daripada nganggur duitnya, kan saya bayar bunga juga, saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap," katanya di Komplek Istana Kepresidenan Jumat (19/9).
Purbaya mengatakan opsi yang ia miliki jika anggaran MBG tak terserap adalah memindahkannya ke program bantuan beras untuk masyarakat miskin.
"Yang 2 kali 10 kg beras kan kan bisa diperpanjang ke situ kalau memang tidak bisa diserap. Tapi kalau memang bisa diserap kan bagus," katanya.
Purbaya ingin setiap anggaran yang sudah digelontorkan ke program yang sudah direncanakan pemerintah bisa terserap dengan baik supaya bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi.
Realisasi penyerapan anggaran MBG sampai dengan saat ini masih seret. Awal September 2025, BGN mencatat serapan anggaran program ini baru mencapai Rp13,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat 22 juta orang.
Angka ini setara 18,6 persen dari pagu awal MBG Rp71 triliun. "Bisa kita alihkan agar bermanfaat," ungkap Purbaya.
