Tarik Ulur Seleksi FDKM DKI, Orang Titipan Bikin Gaduh Aja 

RN - Seleksi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) riuh. Tarik ulur dukungan terjadi dalam proses seleksi. 

Kabar beredar, seleksi FKDM berubah lantaran adanya gesekan di tingkat Pemprov DKI Jakarta. Panitia seleksi yang sudah ditetapkan mendadak dibongkar. 

Tarik ulur terjadi antara Pemprov DKI, DPRD dan parpol serta ormas. "Ada ormas, DPRD hingga parpol," tegas sumber di Pemprov DKI yang namanya enggan disebutkan, Minggu (27/7). 

BERITA TERKAIT :
Ssstt, Ahmad Sulhy Calon Kuat Ketua KPID DKI Jakarta 

---

Si sumber mengaku, kalau tarik ulur terjadi lantaran ada perubahan kondisi. "Pramono-Rano pastinya punya kepentingan untuk menempatkan orang-orangnya di FKDM. Begituan juga dengan ormas dan DPRD serta parpol," ungkap pengamat politik Adib Miftahul. 

FKDM menjadi seksi kata Adib karena banyaknya korban PHK. "Yang daftar bukan hanya sarjana (S-1) tapi lulusan magister atau S-2 juga berebut," tukasnya. 

Adib memastikan akan terjadi persaingan ketat hingga saling sikut dan injak kiri kanan. "Ini pasti seru. Apalagi FKDM punya gengsi sendiri di wali kota, camat dan lurah," terangnya.

Diketahui, untuk tes CAT akan digelar pada tanggal 28-31 Juli, wawancara tanggal 6-7 Agustus. Sementara pengumuman hasil akhir pada tanggal 14 Agustus 2025. 

FKDM adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menjaga kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensi konflik dan bencana. Mereka bertugas untuk memantau, mencegah, dan menanggulangi potensi masalah yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. 

Jumlah total anggota FKDM di Jakarta sekitar 2.480 orang dengan honor sekitar Rp 1,6 juta sampai dengan Rp 2 juta per bulan. Ini terdiri dari tingkat provinsi 15 orang, tingkat kota dan kabupaten masing-masing 11 orang. 

Untuk tingkat kecamatan 9 orang dan 7 orang untuk kelurahan. Jika ditotal maka 531 anggota di Jakarta Timur, 556 anggota di Jakarta Selatan, dan 461 anggota di Jakarta Barat. Selain itu, ada juga 627 anggota FKDM yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.