Tambang Di Raja Ampat Masalah, Kapolri Bakal Borgol Pemain IUP 

RN - Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua ternyata masalah. Para pemain IUP siap-siap bakal diburu polisi. 

Dalam waktu dekat, polisi akan membentuk tim untuk memburu para pemain IUP. Diketahui, IUP tambang di Raja Ampat gaduh. 

Diduga adanya permainan IUP. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji akan mendalami dugaan tindak pidana IUP.

BERITA TERKAIT :
Gaduh IUP Tambang Raja Ampat, Bahlil Kena Bola Panas?

---

"Bersama dengan kementerian terkait sedang melaksanakan pendalaman," ujarnya kepada wartawan di Gedung Tribrata, Jakarta, Kamis (12/6).

Sigit menjelaskan Polri juga telah memulai proses penyelidikan untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana terkait IUP tersebut. "Iya (melakukan penyelidikan)," tuturnya.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengaku sudah mulai menyelidiki dugaan tindak pidana terkait IUP di kawasan Raja Ampat.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengatakan penyelidikan dilakukan terhadap empat IUP yang telah dicabut pemerintah.

"Kita masih dalam penyelidikan. Sesuai dengan undang-undang kita boleh (menyelidiki)," ujarnya kepada wartawan di Bareskrim Polri, Rabu (11/6).

Nunung menjelaskan proses penyelidikan itu dimulai dari temuan dugaan pelanggaran pidana. Ia menyebut salah satu yang akan menjadi fokus penyelidikan yakni soal kerusakan lingkungan akibat tambang nikel di wilayah Raja Ampat.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut itu, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.