FPPJ Desak Evaluasi dan Tindakan Kongkrit Dinas LH Terkait Bau Tak Sedap RDF Rorotan

RN – Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) menyoroti serius keluhan warga terkait bau tak sedap dan potensi dampak kesehatan akibat asap hitam yang diduga berasal dari wilayah Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara.

FPPJ mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengambil langkah-langkah kongkrit dan efektif dalam mengatasi permasalahan ini.

Ketua Umum FPPJ, Endriansah, yang ditemui di Jakarta Barat pada Rabu (16/4/2025), menegaskan, warga sekitar RDF Rorotan telah menyampaikan keluhan yang sangat meresahkan terkait bau menyengat dan asap hitam yang mengganggu pernapasan. 

BERITA TERKAIT :
Direspon Dinas LH, Bau Sampah Bukan Dari RDF Rorotan

---

“Oleh karena itu, DLH harus bertindak cepat dan solutif agar permasalahan ini dapat teratasi dengan baik dan tidak terus merugikan masyarakat,” tegas Rian, panggilan akrab Endriansyah.

Lebih lanjut, Endriansah juga menyampaikan pandangannya terkait kepemimpinan di DLH. Menurutnya, kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup saat ini, Bapak Asep Kuswanto, kurang optimal dalam menangani berbagai persoalan lingkungan di Jakarta. 

“Dengan berbagai tantangan lingkungan yang kompleks, kami menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta mempertimbangkan evaluasi menyeluruh dan penggantian Kepala Dinas LH jika memang kinerjanya tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan,” harap Rian.

FPPJ juga memberikan apresiasi terhadap respons Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, terkait potensi aksi demonstrasi warga akibat masalah RDF Rorotan.

Pernyataan gubernur yang mengakui hak warga untuk menyampaikan aspirasi, dengan catatan agar tidak berlebihan mengingat keberadaan RDF bertujuan untuk kepentingan seluruh masyarakat Jakarta dalam mengatasi masalah sampah, serta langkah penutupan sementara aktivitas di RDF Rorotan, dinilai sebagai respons awal yang positif.

Namun, FPPJ menekankan bahwa pekerjaan rumah DLH di bawah kepemimpinan Asep Kuswanto masih sangat banyak dan belum menunjukkan penanganan yang memuaskan. Beberapa persoalan lingkungan mendesak yang menjadi perhatian FPPJ antara lain:

1. Polusi Udara: Kualitas udara Jakarta yang seringkali buruk dan pernah menduduki peringkat teratas dunia akibat emisi kendaraan, industri, dan PLTU di sekitar Jakarta memerlukan strategi pengendalian yang lebih efektif.
2. Pencemaran Air dan Krisis Air: Pencemaran sungai yang melintasi Jakarta dan krisis ketersediaan air bersih masih menjadi masalah krusial yang belum teratasi.
3. Darurat Sampah: Volume sampah yang terus meningkat dan pengelolaan TPST Bantar Gebang yang seringkali melebihi kapasitas membutuhkan solusi inovatif dan berkelanjutan.
4. Krisis Iklim dan Ancaman Tenggelam: Jakarta sebagai kota pesisir sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan air laut dan banjir rob, yang memerlukan langkah adaptasi dan mitigasi yang serius.
5. Tata Ruang yang Tidak Seimbang: Ketidakseimbangan tata ruang dan minimnya ruang terbuka hijau memperburuk kualitas lingkungan dan interaksi sosial.
6. Pencemaran Laut: Limbah dari sungai mencemari Teluk Jakarta dan mengancam ekosistem laut serta mata pencaharian nelayan.
7. Permukiman Kumuh: Kondisi sanitasi yang buruk di permukiman kumuh juga berkontribusi pada masalah lingkungan dan kesehatan.

“Persoalan-persoalan lingkungan di Jakarta ini saling terkait dan memerlukan penanganan yang komprehensif serta kepemimpinan yang kuat dan visioner di Dinas Lingkungan Hidup,” pungkas Endriansah.

FPPJ akan terus mengawal isu ini dan berharap adanya tindakan nyata dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya.