Demi Kursi Empuk
Mobil Alat Peraga Caleg Mangkal di Depan Kantor Kecamatan
RADAR NONSTOP - Ada saja ulah para elit dan penggalang partai politik, khususnya oknum calon anggota legislatif (Caleg). Demi memperoleh simpatik publik agar bisa memenuhi hasratnya memperoleh kursi legislatif berbagai cara ditempuh.
Seperti yang dilakukan oleh Ade Puspitasari, salah seorang anggota Caleg DPRD Prov. Jawa Barat, Dapil Jabar VIII (Kota Depok - Kota Bekasi), demi mendapatkan simpatik publik, khususnya untuk mengantongin perolehan suara, lewat mobilitas alat peraga kampanye, rela memajang hampir setiap hari didepan kantor Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.
"Mobil itu yang bawa Heri, dia Ketua Karang Taruna Bekasi Utara, yang juga TKK di Kecamatan sini. Dan mobil itu memang sering hadir dan parkir didepan kantor Kecamatan, bahkan dari Senin sampai Jumat. Kadang dari pagi sampai sore, tapi kalau menjelang magrib dibawa pulang," Ahmad Zaelani, warga Kaliabang Tengah, Bekasi Utara kepada radarnonstop. co, Kamis (14/2/2019).
BERITA TERKAIT :Masa Jabatan DPR & DPRD Dipangkas, Lagi Digugat Ke MK
Orang Kepercayaan Gubernur Kalsel Pegang Duit Suap Soal 'Free Proyek'
Sekedar untuk diketahui, Ade Puspitasari merupakan anak kandung dari Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, yang juga selaku Ketua DPP Partai Golkar Kota Bekasi.
Dari hasil informasi yang didapat dilapangan, beredar kabar baik tingkat Camat, Lurah hingga RT/RW sudah dikondisiin dan dihimbau oleh orang no satu di Kota Patriot tersebut untuk membantu memenangkan sang anak, yakni Ade Puspitasari.
Menyikapi hal tersebut, salah seorang anggota Panwaslu Kota Bekasi, S. Daulay mengatakan bahwa hal tersebut sebenarnya tidak boleh. "Apalagi yang bawa mobil itu seorang TKK Kecamatan. Seharusnya diluar jam kerja," cetus singkat.
Sayangnya, Bang Pepen, sapaan akrab Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, saat ditanyain benarkah Camat dan Lurah sudah dikondisiin demi memenangkan Ade Puspitasari diwilayah Bekasi Utara, ia tidak memberikan respon apapun. Padahal, sudah jelas ditegaskan kalau jajaran PNS dilarang keras masuk ranah politik.
