Korupsi Disbud DKI Masuk Angin, Harus Jadi PR 100 Hari Kerja Pram-Rano

RN - Korupsi di Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi DKI Jakarta sepertinya masuk angin. Hingga kini perkembangan korupsi yang merugikan duit APBD sekitar Rp 150 miliar itu masih jalan di tempat. 

Banyak pihak menuding, korupsi fiktif acara kesenian dan sanggar tari tersebut masuk angin. Pengamat politik Adib Miftahul menyakan, mega korupsi Disbud seperti jalan di tempat. 

Hingga kini Kejagung kata Adib belum lagi menindak lanjuti kasus korupsi Disbud. "Ada dua kemungkinan bisa saja Kejagung sibuk urus korupsi Pertamina dan lainnya, atau memang masuk angin," terangnya. 

BERITA TERKAIT :
Dirut Pertamina Curhat Ke DPR Karena Dihujat, Tapi Tuding Banyak SPBU Nakal 

---

Adib berharap kasus korupsi di Disbud dan lainnya menjadi tugas utama Pramono Anung dan Rano Karno (Pram-Rano) dalam program 100 hari kerja. "Harus dituntaskan agar tidak masuk angin," terangnya. 

Diketahui, korupsi Disbud melibatkan banyak pihak. Bukan hanya EO, tapi kepala suku dinas hingga ormas serta DPRD kabarnya juga kecipratan duit haram tersebut.

Saat ini Kejagung sudah menahan tiga tersangka yakni mantan Kepala Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Khusus Jakarta nonaktif, Iwan Henry Wardhana (IHW), dan Plt Kabid Pemanfaatan, Mohamad Fahirza Maulana (MFM), dan Gatot Arif Rahmadi (GAR) dari pihak swasta sebuah event organizer (EO).

Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan, tak ada pembicaraan mengenai kasus dugaan Disbud saat Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Tidak, ini tidak terkait dengan proses itu (kasus Disbud Jakarta),” ujar Harli saat ditemui di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (7/3/2025). 

Harli mengatakan, pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam ini fokus membahas pendampingan yang bisa dilakukan Kejaksaan Agung atas permintaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Pihak Kejaksaan Agung menyambut baik dan mengapresiasi permintaan dari pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan program-program strategis dan pembangunan. 

“Ini sinergisitas ya. Beliau mengharapkan ada bentuk pengawalan, pendampingan dari institusi kejaksaan kepada pemerintah provinsi,” kata Harli.

Celah APBD

Pramono mengatakan, dengan APBD senilai lebih dari Rp 91 triliun, tidak menutup kemungkinan ada celah-celah yang dapat disalahgunakan. 

“Tentunya, kami memerlukan pendampingan, supaya di dalam keputusannya di kemudian hari, tidak ada ruang lubang bagi siapapun yang ingin memanfaatkan itu,” kata dia. 

Setelah Kejagung, Pramono berencana akan sowan ke KPK dan Polri.

"Biasanya semua aparat penegak hukum termasuk kepolisian, KPK, Kejaksaan Agung, nanti pada waktunya, juga ke TNI, saya akan datang," kata Pram.

Pramono mengungkapkan hal itu dilakukan untuk menciptakan komunikasi yang baik antarlembaga pemerintahan. Ia mendorong penguatan kerja sama antarinstansi untuk mendukung penyelesaian masalah secara cepat dan efektif.

"Kenapa itu saya lakukan? Saya ingin menjalin komunikasi yang baik dengan semuanya. Jadi kalau memang ada masalah, saya tidak mau menutupi terhadap masalah yang ada di DKI, siapapun itu. Tetapi kalau kerja samanya baik, kan akan menjadi lebih baik," ungkapnya.

Selain itu, kata Pramono, dengan adanya pendampingan dari lembaga penegak hukum, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jakarta merasa aman dalam mengambil keputusan. Menurutnya tidak boleh ada keraguan untuk membangun Jakarta.

"Dan ini juga bagi ASN yang terutama bagi kepala-kepala dinas, kepala biro, asisten, ketika mereka harus mengambil keputusan itu, tidak ragu-ragu dan tidak takut-takut," tuturnya.

"Karena Jakarta, bagaimanapun, sekarang ini menjadi pusat perekonomian global dan menjadi episentrum ekonomi Indonesia. Jakarta memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Sebelas persen dari PDB, APBD-nya lebih dari Rp 91 triliun," imbuhnya.