RN - Pemilihan kepala daerah atau pilkada dinilai bikin sakit. Yang menang sakit kepala dan kalah lebih sakit lantaran biaya tinggi.
Jika kepala daerah dari gubernur, wali kota hingga bupati dipilih DPRD maka bisa merusak lembaga survei. Sebab job untuk lembaga survei dipastikan sepi.
Biaya pilkada serentak 2024 diketahui menelan duit Rp 41 triliun. Biaya itu belum termasuk pengeluaran bakal calon kepala daerah yang bisa mencapai ratusan miliar per calon.
BERITA TERKAIT :Ngojak Bareng Aktivis Lintas Generasi Pro Jakarta, Yuke: Usai Bertanding Saatnya Bersanding
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berbicara mengenai perbaikan sistem Pilkada. Ia mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.
"Saya sangat tertarik pemikiran ketum Golkar, menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama," kata Prabowo.
Prabowo bicara perlunya perbaikan sistem pemilihan. Ia mengatakan sistem Pilkada saat ini terlalu mahal. Ia meminta semua partai politik harus berani mengakui itu.
"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah," ujarnya.
"Kita harus berani mengoreksi diri karena itu saya menghargai bahwa ketum saudara (Bahlil) itu jeli, saya katakan beliau ini cerdas makanya anak Indonesia nanti harus banyak makan ikan," lanjut Prabowo.
Prabowo mendorong adanya perbaikan sistem Pilkada. Ia lalu menyinggung Ketua DPR Puan Maharani yang hadir dalam acara tersebut. Ia mengajak semua pelaku politik untuk memikirkan banyaknya anggaran habis untuk pelaksanaan Pilkada.
"Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan dari partai lain, mari kita berpikir apakah sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari," ujarnya.
Prabowo mencontohkan negara tetangga Malaysia, Singapura, India yang hanya memilih DPRD. Setelah itu, DPRD lah yang memilih gubernur.
"Saya lihat negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah milih gubernur atau bupati," ujarnya.
Prabowo mengatakan hal itu sangat efisien dan tidak mengeluarkan anggaran lagi. Ia lantas bertanya kepada para ketum partai yang hadir, apakah bisa diputuskan saat ini.
"Efisien nggak keluar duit, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi. Ini sebetulnya banyak ketua umum ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" ujar Prabowo.
Sementara Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendukung adanya wacana evaluasi pemilihan langsung di tingkat Pilkada. Ia menyebut pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait Pilkada berbiaya tinggi benar adanya.
Cak Imin mengatakan pihaknya mendukung adanya evaluasi pemilihan langsung di level Pilkada. Kendati demikian, ia menegaskan perlu didiskusikan mendetail apakah DPRD sebagai pengambil keputusan seluruh Pilkada atau tidak.
"Nah, ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level Pilkada, itu saya kira saya mendukung. PKB juga mendukung. Soal mekanismenya, apakah langsung DPRD? Apakah semua DPRD? Mari kita diskusikan bersama," katanya.
Ia juga merespons adanya anggapan jika hak rakyat terasa dikebiri jika Pilkada dipilih oleh DPRD. Cak Imin meminta penerapannya dikaji hingga singgung adanya politik uang.
