Viral Perusahaan Judi Terkait Menteri, Emang Berani Lawan Prabowo?

RN - Cap Indonesia surga judi online (judol) ada benarnya. Sebab, banyak pihak seperti pejabat hingga menteri yang diduga ikut cawe-cawe soal judi. 

Bukan hanya judol tapi judi darat (judar) dengan izin sah atau legal juga marak. Sehingga perusahaan tersebut bebas beroperasi, tak tersentuh hukum

Diduga pintu masuknya ternyata lewat aturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berkode 92000 yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

BERITA TERKAIT :
Bandar Judol Tajir-Tajir, Punya Hotel Hingga Villa Di Puncak 

---

Empat Juta Orang Main Judi Online Setiap Hari, Anak-Anak Banyak Yang Kecanduan

---

Perusahaan judi terkuak atas unggahan akun media sosial (medsos) X, yakni @mazzini_gsp. Akun itu mencatat lima perusahaan judol dan judar yang memiliki izin resmi beroperasi di Indonesia. Kelima perusahaan itu mengempit Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kode KBLI 92000 pada 2018-2019.

Di mana, NIB dengan KBLI 23000 itu, dikeluarkan ketika BKPM dipimpin Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong (27 Juli 2016-23 Oktober 2019).

Selanjutnya akun @mazzini_gsp juga berkicau adanya lima perusahaan judi online dan judi darat itu, sebagai berikut:

1. PT. Gateway Guna Selaras, pada 12 Desember 2018 terbit NIB: 8120117292273

2. PT. Patron Aptika Utama, pada 17 Desember 2018 terbit NIB: 8120217200077

3. PT. Value Cipta Gemilang, pada 28 Desember 2018 terbit NIB: 9120406191971

4. PT. Proteksi Dunia Emas, pada 28 Desember 2018 terbit NIB: 9120302240066

5. PT. Protokol Sasana Janawi, 28 Desember 2018 terbit NIB: 9120101101889

Dari kelima perusahaan itu, PT Proteksi Dunia Emas diduga satu-satunya yang merambah bisnis judar dengan perizinan mendirikan kasino. Sebanyak 4 perusahaan judol dan judar disebut-sebut diberikan legalitas hukum oleh Pengadilan Negeri (PN)  Jakarta Utara (Jakut). Yakni:

1. PT. Value Cipta Gemilang dikabulkan Mei 2019
2. PT. Proteksi Dunia Emas dikabulkan Agustus 2019
3. PT. Protokol Sasana Janawi dikabulkan September 2019
4. PT. Gateway Guna Selaras dikabulkan Oktober 2019

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak perusahaan yang dituduhkan terkait judol dan judar.

Sedangkan menyangkut perizinan ini, akun @mazzini_gsp menyebut adanya peran hakim tunggal inisial D yang saat ini bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat.

Sedangkan legalitas hukum dari PT Patron Aptika Utama diputuskan SB selaku hakim tunggal di PN Jakut pada Mei 2019. Saat ini, SB menjabat sebagai hakim tinggi pemilah perkara di Mahkamah Agung (MA).

Sejatinya, pintu masuk legalitas perusahaan judi online di Indonesia lewat BLI 92000 yang dikeluarkan BKPM (saat ini Kementerian Investasi/BKPM), pernah disorot Gerakan Presiden Prabowo Bersama Rakyat (PPBR).

"Kami menemukan satu kode resmi yang berkekuatan hukum krusial yang melegalkan praktik perjudian di Indonesia. Kami minta Presiden Prabowo mencabut KBLI 92000," kata Yudi Syamhudi Suyuti, salah satu inisiator Gerakan PPBR di Jakarta, dikutip Senin (18/11/2024).

Yudi bilang, KBLI 92000 bak kode rahasia untuk melegalkan segala bentuk perjudian dan pertaruhan. Golongan ini mencakup penjualan tiket lotere, kegiatan operasional mesin perjudian yang dioperasikan dengan koin, pengoperasian website perjudian virtual, penyelenggaraan taruhan, off tracking beating dan kegiatan kasino termasuk floating casino.

Masih kata Yudi, KBLI 92000 dikeluarkan berdasarkan keputusan pemerintah yang ditandatangani Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto pada 15 September 2020.

Kemudian, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Widodo Ekatjahjana, dan dicatatkan dalam berita acara negara nomor 1084.

Dan, salinannya sesuai aslinya yaitu dari BPS ditandatangani Kepala Biro Masyarakat dan Hukum, Endang Retno Sri Subiyandani menjadi Lampiran Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Di negeri ini, katta Yudi, segala bentuk perjudian, baik online atau offline, adalah perbuatan melanggar hukum. Misalnya KUHAP pasal 303 jelas melarang segala bentuk perjudian atau pertaruhan. Dan, tidak ada perjudian yang dilegalkan.

Seperti diberitakan, Jumat, 22 November 2024, pukul 13.00 WIB, aksi unjuk rasa digelar oleh Asosiasi Gerakan Indonesia Raya di depan Kantor PT Proteksi Dunia Emas, Gedung Senatama, Jl. Kwitang Raya 8, Senen, Jakarta Pusat, samping Masjid Masagung.

Aksi ini bertujuan untuk menuntut pencabutan izin usaha sejumlah perusahaan yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online

Perang Judi 

Judol yang menyeret pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuat semua pihak kaget. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan kasus tersebut.

"Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, tentu semangatnya yang pertama adalah perkara judi online itu adalah sesuatu yang harus segera kita selesaikan. Kalau kita berantas, beliau ingin menegakkan hukum setegak-tegaknya," kata Prasetyo di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Prasetyo mengatakan Prabowo telah memberikan arahan kepada penegak hukum dalam menangani kasus judi online. Prabowo, kata Prasetyo, menekankan penegakan hukum harus selalu berdasarkan fakta.

"Jadi kalau berkaitan dengan masalah itu semua dikembalikan ke fakta hukum, semua dikembalikan ke aparat penegak hukum, Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk dan arahan kepada Jaksa Agung, kepada Kapolri untuk menangani masalah judi online, termasuk kepada Ibu Menteri (Komdigi)," tutur Prasetyo.

Prasetyo menyebut pemerintahan Prabowo berkomitmen dalam memberantas judi online. Dia mengatakan Prabowo telah meminta penegak hukum tidak ragu dalam menjerat bandar judi online secara tegas.

"Kalau komitmen iya. Kalau memang betul-betul ditemukan ya nggak ada masalah, itu harus ditangani, harus ditindak setegas-tegasnya," katanya.

"Kalau masalah komitmen ya begitu. Tidak ragu-ragu Bapak Presiden sebelum melakukan lawatan ke luar negeri berkali-kali menekankan mengenai masalah ini," sambung Prasetyo.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyebutkan adanya kebocoran negara yang diakibatkan judol mencapai Rp 981 triliun. 

"Pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul tanggal 7 November yang lalu, bahwa Presiden Prabowo Subianto menyampaikan adanya potensi kebocoran negara akibat judi online sebesar Rp 981 triliun atau 65 miliar USD (dollar AS)," kata Danpuspom membacakan amanat Panglima TNI dalam apel gelar pasukan penegakan hukum tahun 2024, di Lapangan Prima, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Selain dari judi online, potensi kerugian negara juga diakibatkan penambangan ilegal dengan taksiran kerugian sebesar 7 miliar dollar AS, dan kebocoran APBN hingga 7 miliar dollar AS setiap tahunnya. 

Panglima mengatakan bahwa TNI akan mengambil langkah untuk menindaklanjuti temuan tersebut demi menyelamatkan bangsa.