RN - Jabatan memang tidak kekal. Sebut saja Bambang Soesatyo. Walau partainya terbesar kedua di DPR tapi dia harus ikhlas jabatan lenyap.
Bahkan, Partai Golkar sudah legowo tidak mendapatkan kursi Ketua MPR. Partai Golkar menjadi partai politik terbesar kedua dengan perolehan suara 102 atau sebesar 18 persen.
Golkar seharusnya mendapatkan kursi Ketua MPR. Diketahui, Ketua MPR akan direbut Partai Gerindra. Partai besutan Prabowo itu akan memplot Sekjen Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR.
BERITA TERKAIT :Korea Pacul Naik Kelas, Diplot Jadi Wakil Ketua MPR
Kursi Ketua MPR Dibarter, Golkar Dapat Lima Menteri Kabinet Jokowi
Hingga berita ini diturunkan sudah semua fraksi setuju dengan pencalonan Muzani sebagai Ketua MPR. Bahkan, Sekjen Partai Golkar Sarmuji terkesan menyerah.
Dia menuturkan Golkar sepenuhnya bakal mengedepankan urusan negara. "Ini urusan negara ya urusan negara, itu bukan rela enggak rela, tapi urusan ini kita mencari solusi terbaik untuk negara kita," kata Sarmuji di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (2/10).
Sarmuji mengatakan bahwa apapun yang dihasilkan nanti lewat permusyawaratan rakyat akan diterima oleh Golkar.
"Jadi kalau kita sudah bicara nasionalisme tentang negara kita pasti ingin yang terbaik yang dihasilkan permusyawaratan itu," ujarnya.
Disinggung mengenai tradisi politik di MPR yang bakal menduduki kursi ketua adalah partai terbesar kedua, Sarmuji menyampaikan jawabannya secara normatif.
Namun, ia menekankan bahwa proses pemilihan ketua MPR dilaksanakan secara musyawarah.
"Sebenarnya disebut tradisi itu sesuatu yang berulang kembali terjadi. Karena ini kan sebenarnya belum bisa disebut tradisi juga baru beberapa kali kan,” jelasnya.
"Tapi di MPR khusus karena itu musyawarah, jadi karena permusyawaratan jadi dimusyawarahkan dan hasil musyawarah itu bisa sama dengan yang lalu, bisa juga tidak sama dengan yang lalu," tutupnya.
