Tak Ada Pengawasan
DPRD Dibidik KPK Terkait Meikarta, Nasib Kabupaten Bekasi Amburadul
RADAR NONSTOP – Kabupaten Bekasi kian amburadul. Sistem pengawasan dan pembenahan transportasi berjalan memble.
Kusutnya Bekasi lantaran para pemangku kebijakan seperti DPRD dalam kondisi pesakitan lantaran dibidik KPK. Para politisi itu disebut-sebut menerima aliran dana Meikarta.
Lemahnya pengawasan menimbulkan kemacetan di pertigaan antara Jalan Diponegoro dan underpas Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kondisi ini jadi pembicaraan hangat netizen di sosial media seperti di Facebook dan jejaring WhatsAap.
BERITA TERKAIT :Pilkada Kota Bekasi Banyak Golput, KPU Dikasih Duit Rp 113 Miliar Tapi Gagal Sosialisasi
Usai Dilantik Secara PAW, Sayadih Fokus Menjalankan Peran & Fungsi Anggota DPRD Kota Bekasi
Kemacetan disebabkan menyempitkan jalan yang akan membelok ke kanan karena tertutup sepeda motor milik pengemudi ojek pangkalan yang ngetem.
Tragisnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi tidak memasang lampu pengatur lalu lintas di pertigaan underpass Tambun, Jalan Diponegoro untuk meminimalisir kemacetan.
Lalu, di depan Pasar Tambun dari arah Bekasi ke Cibitung di jam-jam tertentu mengalami kemacetan.
Hal ini akibat adanya pertemuan lalu lintas dari arah Sumber Jaya menuju ke Tambun serta dari Bekasi ke Cibitung.
Diresmikannya Underpass Tambun sejak setahun lalu, dianggap bisa menyelesaikan masalah kemacetan disekitaran Stasiun Tambun, terutama dari Jalan Raya Mangunjaya menuju jalan Sultan Hasanudin Tambun dan sebaliknya.
