Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

HerKos Tuding Eks Wali Kota Bekasi Keseret Hukum, Aktivis Sebut PKS & Chairoman 

YDH/RN/NS | Jumat, 28 Juni 2024
HerKos Tuding Eks Wali Kota Bekasi Keseret Hukum, Aktivis Sebut PKS & Chairoman 
Willy Sadli.
-

RN - Pernyataan Calon Wali kota Bekasi dari PKS, Heri Koswara menyulut aktivis. Para aktivis Revolusi Pemuda Bekasi meminta kepada PKS tidak sok bersih.

Ketua Umum Revolusi Pemuda Bekasi, Willy Sadli menuding Heri Koswara minim data dan pengalaman. Ucapan Heri soal dua pemimpin Kota Bekasi sebelumnya bermasalah dengan hukum tidak berkaca.

Willy yang merupakan aktivis pergerakan tersebut mengatakan Heri Koswara (Herkos) lupa bahwa Kadernya sendiri di PKS yakni Chairoman J Putro selaku mantan Ketua DPRD Kota Bekasi terlibat atas gratifikasi kasus Korupsi mantan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

BERITA TERKAIT :
Bos KIM Plus Kompak Absen Di Kampanye RIDO, Ogah Keseret Viral Janda Kaya
Dedi Mulyadi Sudah 71,5 Persen, Syaikhu Gak Laku Dan PKS Lagi Anjlok

"Ketua PKS Heri Koswara juga tidak meminta maaf kepada masyarakat atas ulah kadernya yang telah mencederai demokrasi dan melukai hati masyarakat Kota Bekasi atas tindakan yang diperbuat," tegas Willy kepada radarnonstop.co, Jum'at (28/6/2024).

Willy dalam pemaparanya mengatakan realita menyedihkan ini menunjukan bahwa PKS masih bersikap ngaco dan tidak pro dengan pemberantasan korupsi.

Willy juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas atas pengakuan mantan Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro yang menerima Rp 200 juta dalam kasus Pepen (Rahmat Effendi).

"Pengakuan Chairoman PKS itu setidaknya dapat membuka Kotak Pandora terkait dugaan suap uang ketuk palu pengesahan anggaran APBD-P Tahun 2021," tegas Willy.

Willy menilai bahwa Chairoman tidak bermain sendiri, sebab keputusan Ketua DPRD itu bersifat kolektif kolegial. dan pengakuan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu kian menguatkan bahwa selama ini ada praktik suap di tubuh DPRD dalam pengesahan anggaran di Kota Bekasi.